ARTICLE AD BOX
detikai.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Ahmad Zahid Hamidi, Senin 21 April 2025.
Menurut Budi Gunawan, pertemuan bilateral tersebut tidak hanya sebatas simbolik, tetapi kudu ada langkah teknis nan konkret.
"Kita membahas peta jalan tindak lanjutnya berbareng kementerian dan lembaga terkait,” ujar dia dalam keterangan pers diterima, Selasa (22/4/2025).
Pertama, Budi membahas rencana penyelenggaraan teknis di lapangan untuk mendukung penerapan perjanjian pemisah maritim di Laut Sulawesi dan Selat Malaka nan telah ditandatangani Indonesia–Malaysia pada tahun 2023.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun langkah lanjutan atas kesepakatan demarkasi pemisah darat, terutama di segmen Pulau Sebatik dan West Pilar nan telah disetujui kedua negara pada Februari 2025.
"Pemerintah menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelenggaraan kebijakan di lapangan," jelas Eks kepala BIN ini.
Selain soal pemisah wilayah, Budi juga membahas penguatan kerja sama dalam penanganan terorisme, penyelundupan peralatan dan manusia, peredaran narkotika, serta penangkapan ikan ilegal.
Dia menginstruksikan, agar langkah pengamanan perbatasan tidak hanya berkarakter responsif, tetapi juga preventif dan berbasis intelijen kolaboratif.
“Masalah perbatasan kita bukan hanya soal garis batas, tapi juga soal keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kerja sama Indonesia–Malaysia kudu menyentuh aspek pengawasan, operasi bersama, hingga edukasi masyarakat perbatasan,” tegas Budi.