May Day 2025, 10 Ribu Buruh Disebut Akan Demo Dpr Besok

Jakarta, detikai.com --

Ketua Umum KASBI Sunarno menyebut sekitar 10 ribu demonstran nan tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) bakal menggeruduk Gedung DPR di Jakarta Pusat dalam rangka hari pekerja (May Day) 2025 pada Kamis (1/5) besok.

"Semua itu bakal ada di DPR, jika di estimasinya itu kemarin itu baru sekitar 10 ribuan. Tapi kemungkinan itu bakal ada penambahan ini banyak ya, tapi kan intinya kami pemberitahuan (ke polisi) kami 10 ribuan lah," kata Sunarno kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/4).

Sunarno menjelaskan aliansi Gebrak berasal dari sejumlah serikat pekerja hingga koalisi masyarakat sipil terdiri dari mahasiswa, hingga masyarakat miskin kota.

Ia mengatakan salah satu tuntutan terhadap DPR nan dibawa oleh massa tindakan adalah menuntut agar UU Cipta Kerja sesuai dengan putusan MK.

"Artinya kita mendesak kepada DPR agar segera membentuk Undang-undang Ketenagakerjaan nan pro terhadap buruh," ujar dia.

"Kalau kepada pemerintah agar segera dicabut lampau kemudian agar segera dibentuk Undang-undang pro buruh," sambungnya.

Di sisi lain, Sunarno menjelaskan awalnya Gebrak hendak menggelar tindakan demonstrasi May Day di Patung Kuda alias Patung Arjuna Wiwaha simpang Jalan Medan Merdeka Barat lampau bergerak menuju seberang Istana Kepresidenan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Ia apalagi mengaku sudah sempat melayangkan surat pemberitahuan tindakan kepada pihak kepolisian untuk menggelar tindakan May Day tersebut. Namun, dia menyebut perihal itu batal lantaran serikat pekerja lain yang hendak menggelar aktivitas berbareng Presiden RI Prabowo Subianto di Monas nan berada di area Medan Merdeka tersebut.

"Ya, hanya kan akhirnya kami pikir ulang lagi, kami rapat lagi ke semua aliansi, 'udah daripada kita konyol-konyolan juga kita kandas May Day malah, ya udah kita geser ke DPR aksinya'," imbuhnya.

Tak hanya itu, Sunarno berambisi sikap Gebrak nan enggan berasosiasi dengan aktivitas May Day berbareng Prabowo di Monas tidak dibesar-besarkan.

Ia menegaskan kudu ada serikat pekerja nan tetap kritis terhadap pemerintah. Terlebih, kata dia, kesejahteraan pekerja di Indonesia saat ini tetap buruk.

"Kami bakal tetap bersuara, demonstrasi, jadi semangat kami di situ. Soal berbeda pandangan beda pilihan saya pikir nan memang harusnya itu dianggap wajar sebagai kebebasan berekspresi," tutur dia.

"Karena jika enggak ada nan kritik enggak ada nan kritis kan pemerintah bakal semakin jelek juga dalam membikin kebijakan ya kira-kira begitu," imbuhnya.

(mab/kid)

[Gambas:Video CNN]