Maruarar: 36 Rumah Dinas Menteri Sudah Rampung Di Ikn

detikai.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadap Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mengikuti rapat terbatas mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia mengaku telah menyelesaikan pengadaan rumah dinas para menteri di sana.

“Kita kan cukup banyak membangun perumahan ya. Baik TNI-Polri, ASN. Buat PSSI juga, sepak bola juga. Rumah buat menteri, rumah kedudukan menteri, sudah selesai, 36 sudah selesai,” tutur Maruarar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Ada pula sebanyak 27 tower untuk ASN serta pertahanan dan keamanan (Hankam) nan sudah diselesaikan dan siap diserahkan. Rencananya, bakal dibangun lagi sebanyak 20 tower.

“Karena nan 27 sudah siap dan sudah selesai, saya sudah kasih tau sama Pak Bas (Kepala Otorita IKN) untuk bisa diserahkanterimakan lantaran kami sudah selesaikan,” jelas dia.

Maruarar yakin, 20 tower susulan bakal selesai akhir tahun 2025. Dia pun bakal secara transparan melakukan proses serah terima kediaman ASN dan pejabat itu ke publik.

“Saya selalu bilang jika boleh ekosistem perumahan itu, baik rumah susun tuh jika bisa dia campuran. Misalnya ada TNI nan berkedudukan rendah, ada guru, ada UMKM nan bertumbuh, ada mungkin dokter-dokter muda,” Maruarar menandaskan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman alias Menteri PKP Maruarar Sirait memantau langsung proses pemangkasan waktu dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari 45 hari menjadi beberapa jam saja di Kota Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Dalam pantauan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi terobosan nan dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang, Banten sebagai rangkaian mendukung program kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta program 3 juta rumah bagi rakyat.

"Tadi saya pantau soal terobosan pemangkasan waktu PBG dan ini sangat saya apresiasi, lantaran dengan program itu, masyarakat bisa mudah mendapatkan rumah," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, Selasa (14/1/2025).

"Ada dua dalam pemangkasan ini, bagi penduduk masuk kategori MBR, maka BPHTB tadi di nol kan, dan waku kepengurusan PBG dipangkas, tapi bagi nan bukan MBR tetap bayar dengan untung pemangkasan waktu nan harusnya 45 hari, jadi 10 jam," sambung dia.

Dalam mendukung program 3 juta rumah untuk rakyat itu, pihaknya juga tengah membikin terobosan dalam perihal FLPP alias akomodasi likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR.

"Juga FLPP, doakan kita sedang buat formulasi, jika dulu pembiayaan buat FLPP itu, bagi rumah subsidi itu, tadinya 75 dari APBN, dan 25 dari bank. Sehingga, kita sudah sampaikan ke departemen keuangan, dan Presiden (Prabowo Subianto) untuk 50-50 dengan apa dasar dan tujuannya, agar penerima faedah itu lebih banyak," kata Ara.

Sehingga, tahun ini jika semua setuju, adalah tahun pertama kita paling tinggi memberikan rumah subsidi pada rakyat nan memerlukan agar tidak memberatkan kepada rakyat," tandas dia.