Marak Preman Berkedok Ormas Minta Thr Lebaran, Bisa Diberantas?

detikai.com, Jakarta - Preman berkedok ormas minta tunjangan hari raya (THR) lebaran tetap terus terjadi. Aksi mereka menjadi sorotan, lantaran terekam kamera dan viral di media sosial. Masyarakat pun mengecam tindakan premanisme yang sangat meresahkan.

Pemalakan modus THR lebaran nan dilakukan personil ormas tidak hanya terjadi di satu daerah, tapi juga di sejumlah lokasi. Sasarannya, pengusaha, institusi, toko-toko, dan warga. Tak segan para preman berkedok ormas itu kerap mengintimidasi, apalagi melakukan kekerasan jika permintaan mereka tidak dikabulkan.

Seperti nan terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Sekelompok orang menggeruduk instansi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi. Mereka bergerombol, mengamuk bak preman lapar. Melempar dan menendang tong sampah, menghambur-hamburkan isinya di lantai.

Seakan tak puas, para bang jago nan menamakan diri Laskar Merah Putih (LMP) itu juga menyiramkan air dari galon dan sengaja membikin lantai instansi jadi kotor. Mengintimidasi orang-orang nan ada di lokasi.

Aksi premanisme itu terjadi Selasa, 18 Maret 2025. Aksi mereka terekam jelas di kamera pengawas. Videonya pun viral di media sosial. Membuat publik geram. Salah satu personil ormas itu sengaja berbincang di depan kamera CCTV.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Merah Putih yang. Kami minta nan lihat kamera ini pindah ke depan untuk kita ngopi bersama, walaupun bulan puasa. Weeee," ujar seorang laki-laki berpakaian loreng dan mengenakan topi, sembari menjulurkan lidah seolah meledek.

Dalam potongan video lain, tampak cekcok antara wanita berseragam ASN dengan wanita personil ormas berpakaian loreng. Wanita berseragam itu mengaku mau jatuh lantaran ada air di lantai.

"Ya Allah, saya mau jatuh. Berarti mau mencelakakan orang. Ya Allah, ini buat disabilitas," ujar wanita berseragam ASN.

Keduanya pun tampak saling berteriak dan tunjuk, hingga akhirnya ada personil ormas nan melerai.

Kapolsek Cikarang Pusat, AKP Elia Umboh, mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi lantaran personil ormas mau berjumpa dengan Kepala Dinkes (Kadinkes) Bekasi nan pada saat itu sedang berada di luar kantor.

"Sekelompok orang nan mengatasnamakan LSM Laskar Merah Putih ke instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dengan maksud dan tujuan mau berjumpa dengan Kepala Dinas Kesehatan, namun Kepala Dinas tidak ada di tempat, sedang ada rapat di luar," kata Elia dalam keterangannya, Minggu, 23 Maret 2025.

Karena keinginannya tidak terpenuhi, personil ormas itu membikin keributan. Mereka melempar dan mengacak-acak isi tong sampah di depan pintu instansi Dinkes Bekasi. Tak hanya itu, mereka juga membuang air pembuangan AC nan tersimpan di galon ke lantai depan pintu lobi.

Setelah mengamuk di instansi Dinkes Kabupaten Bekasi, lima personil Laskar Merah Putih ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka sekarang ditahan setelah dijerat Pasal 335 KUHP tentang pemaksaan dengan kekerasan dengan ancaman penjara maksimal satu tahun.

VIDEO: Viral! 5 Anggota Ormas Ngamuk di Kantor Dinkes Bekasi, Kini Jadi Tersangka

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto turut menyoroti tindakan seorang oknum personil ormas tertentu nan melarang pendirian posko mudik di Bekasi. Karyoto menegaskan, kepolisian telah mengambil langkah tegas terhadap pelaku.

Sebelumnya, viral di media sosial seorang laki-laki berjulukan Suhada mengaku sebagai "jagoan Cikiwul" memaksa minta THR dan mengintimidasi petugas keamanan sebuah perusahaan plastik di Bantargebang, Bekasi.

Bang jago itu memaksa berjumpa dengan ketua perusahaan, lantaran proposalnya telah ditolak.

"Lu jika pengen tahu, gua jagoan nan megang Cikiwul. Masih ada nih gua nih," ujar pelaku nan kemudian coba ditenangkan oleh petugas sekuriti.

"Gua mau ketemu sama pimpinan, bos lu," ucap pelaku lagi saat beradu mulut.

Dia terlihat marah kepada sekuriti nan memberinya uang. "Gue enggak mau itu duit lu. Gue mau ketua lu sini," ucap Suhada.

Pria bertumbuh gempal itu menakut-nakuti bakal menutup akses jalan di sekitar perusahaan andaikan permintaan THR tidak diberikan. "Kalo gue tutup jalan depan, bisa bergerak?" kata Suhada.

Petugas sekuriti kemudian mencoba meredam dengan mengatakan bakal menyerahkan kembali proposal pelaku kepada ketua perusahaan.

Setelah video amukannya viral, Suhada buru-buru bikin klarifikasi. Dalam video nan beredar, dia tampak menyesal dan meminta maaf kepada penduduk nan merasa terganggu.

"Saya salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya takut salah lantaran mengaku jagoan di Cikiwul," ucap Suhada dalam video nan tersebar di media sosial seperti dikutip, Jumat, 21 Maret 2025.

Namun, norma berbincang lain. Suhada pun ditangkap polisi lantaran aksinya nan meresahkan. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Binsar Hatorangan, menerangkan Suhada telah diciduk di Sukabumi, Jawa Barat.

"Sudah kita amankan semalam pukul 18.30 di Sukabumi, sementara sedang proses penyidikan," ujar Binsar dalam keterangannya, Jumat, 21 Maret 2025.

Pria Mabuk Minta THR ke Tukang Cukur di Cilandak

Sementara itu, di Kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, ada seorang laki-laki mengaku personil ormas meminta THR lebaran ke tukang cukur. Peristiwa itu terjadi Senin, 24 Maret 2025, dan viral di media sosial.

Terlihat laki-laki berbaju kuning itu meminta duit dalam kondisi mabuk dan mengaku berasal dari salah satu ormas.

Mendapati peristiwa itu, pihak kepolisian langsung menindak laki-laki berinisial T nan mengaku personil ormas tertentu.

"Sudah dibawa ke Polres sama tim Polres berbareng tukang cukurnya," kata Kapolsek Cilandak Kompol Febriman kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025 dilansir Antara.

Febriman menegaskan laki-laki itu bukan personil ormas, melainkan orang nan sedang di bawah pengaruh minuman keras (miras) namalain mabuk.

Dia berambisi kejadian ini bisa berhujung secara kekeluargaan demi keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Polsek Cilandak telah menyerahkan pelaku ke Polres Metro Jakarta Selatan.

"Saya minta diselesaikan secara kekeluargaan, tidak ada minta. Ada minta tapi juga tidak dikasih," ujar Febriman.

Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i menilai kejadian ormas meminta tunjangan hari raya (THR) ke para pengusaha adalah budaya saat lebaran di Indonesia sejak lama. Menurut Syafi'i, perihal tersebut tidak perlu dipermasalahkan.

"Saya kira itu kejadian budaya lebaran di Indonesia sejak dulu kala, tidak perlu kita persoalkan," ujar Wamenag Syafi'i dikutip Selasa, 25 Maret 2025.

Syafi'i mengatakan terkadang ormas-ormas memang mendapatkan THR dan juga tidak. Jika pun dapat, ada jumlah THR-nya nan juga lebih maupun kurang.

"Ya, mungkin ada nan lebih, ada nan kurang dan sebagainya. Ya, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak," kata politikus Partai Gerindra ini.

Berbeda, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai maraknya ormas memalak pelaku upaya dengan dalih tunjangan hari raya (THR) menjadi masalah serius nan perlu perhatian.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu menegaskan, gangguan ormas minta THR jadi persoalan nan kerap dihadapi saat menjelang hari raya.

"Betul, ya itu memang adalah persoalan nan sangat krusial," ungkap Todotua di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Dia menegaskan tidak segan untuk menindak tegas oknum ormas tersebut. Pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan penegak hukum. "Kan kita terus berkoordinasi dengan abdi negara norma untuk menyelesaikan itu," tegas dia.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi apalagi secara tegas melarang ormas meminta THR lebaran kepada pemerintah wilayah maupun pengusaha di wilayahnya.

"Tidak boleh ada permintaan THR kepada toko, kepada lembaga usaha, ke kantor-kantor manapun," kata Dedi Mulyadi dalam video nan diunggah di akun IG miliknya @dedimulyadi71 pada Selasa, 18 Maret 2025.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Abdullah, mendesak pihak kepolisian menangkap preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) nan meminta tunjangan hari raya (THR) secara paksa.

Aparat bisa membuka posko pengaduan mengenai tindakan premanisme itu. Abdullah mengatakan, keberadaan preman berkedok ormas itu sudah lama dikeluhkan masyarakat, lembaga pemerintah, pengusaha, dan pihak-pihak nan selama ini menjadi korban pemalakan. Mereka sering menebar teror.

"Preman berkedok ormas itu selalu berulah dan memalak masyarakat. Mereka merasa menjadi penguasa wilayah, sehingga bisa seenaknya memalak," kata Abdullah, Sabtu, 22 Maret 2025.

Aksi mereka semakin mencolok menjelang hari raya. Mereka keliling ke beberapa letak untuk meminta THR. Mereka datang ke pengusaha, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, pabrik-pabrik, toko, dan tempat-tempat nan bisa mereka palak.

"Mereka membawa senjata tajam dan melakukan kekerasan terhadap korban. Jelas itu corak premanisme nan tidak boleh dibiarkan," tegasnya.

Untuk itu, Abdullah mendesak kepolisian untuk berani menertibkan dan menangkap para preman berkedok ormas itu. Mereka sudah melakukan tindak pidana dengan melakukan pemerasan dan kekerasan.

Polisi kudu bergerak sigap jika ada preman nan memeras dengan dalih meminta THR. "Polisi bisa membikin posko pengaduan bagi masyarakat nan menjadi korban preman berkedok ormas. Masyarakat kudu berani lapor ke polisi," ujar Abdullah.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal melaporkan ormas bergaya preman nan mengganggu operasional pabrik dan investasi kepada pihak kepolisian.

Menurut Wamenaker Immanuel Ebenezer namalain Noel, tindakan ormas bergaya preman nan mengganggu operasional pabrik dan investasi tidak bisa dibiarkan.

"Ini tidak bisa dibiarkan. Kami bakal berkoordinasi dengan Polri. Masalah ini kudu menjadi perhatian semua pihak," kata Noel dalam keterangannya.

Presiden Prabowo Subianto menyoroti tindakan organisasi masyarakat (ormas) nan melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pengusaha. Kepala negara pun memerintahkan TNI-Polri untuk menindak ormas-ormas tersebut.

"Presiden perintahkan untuk tadi perintahkan TNI-Polri untuk memandang seperti itu," kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025.

Eks Menteri Menko Polhukam ini memastikan pemerintah bakal memberikan tindakan terhadap ormas-ormas nan melakukan pungli hingga mengganggu jalannya investasi dan operasional pabrik.

"Kita kudu tindak perihal semacam itu dan kelak dipelajari dengan baik. Pokoknya kudu baik," kata Luhut.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahron mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto nan memerintahkan TNI-Polri tegas terhadap para preman berkedok ormas.

"Ini merupakan peringatan keras dari Presiden Prabowo kepada semua ormas preman. Kalau ketahuan tetap berani lakukan pungli, saya jamin 100 persen ormas tersebut bakal disikat lenyap dan dibubarkan. Karena pungli ini kadang juga disuruh dan hasilnya disetor ke kas ormas tersebut," kata Sahroni dalam keterangannya, Jumat, 21 Maret 2025.

"Jadi tidak perlu lagi pakai istilah oknum ormas. Satu bermasalah, semuanya kena," sambungnya.

Politikus NasDem ini menuturkan, Indonesia merupakan negara nan ramah bagi bumi investasi dan usaha. Namun, keberadaan oknum pungli ini nan merusak perihal tersebut.

"Sebetulnya kebijakan pemerintah sudah sangat pro terhadap suasana investasi dan usaha. Namun preman pungli inilah nan kadang suka meresahkan, bikin orang ragu berinvestasi," ungkap Sahroni.

Dia pun mengungkapkan, pelaku ormas nan meminta pungli tersebut terkesan seperti melawan negara.

"Pengusaha sudah bayar pajak, malah diminta duit lagi sama ormas preman setempat. Enggak dikasih, diganggu usahanya. Ini kan sama saja mereka mau melawan negara, makanya abdi negara perlu sikat mereka," pungkasnya.