Luhut Ungkap Pesan Khusus Prabowo: Birokrasi Tak Boleh Hambat Yang Ingin Usaha

9 jam yang lalu

ARTICLE AD BOX

Jakarta -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap pesan unik Presiden Prabowo Subianto. Luhut mengatakan, Prabowo tak mau birokrasi menghalang rakyat nan mau berusaha.

Luhut mengatakan, Dewan Ekonomi Nasional berbareng kementerian dan lembaga mengenai bakal menindaklanjuti pengarahan tersebut.

"Setiap pertemuan dengan Presiden @prabowo, saya mencatat satu pesan nan selalu beliau sampaikan: birokrasi tidak boleh menghalang rakyat nan mau bekerja dan berusaha. Karena itu, kemarin @dewanekonomi.id berbareng Kementerian/Lembaga mengenai mendapatkan petunjuk untuk melalukan deregulasi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi. Melalui langkah ini, ICOR kita nan tinggi dapat dikurangi dan mendorong investasi serta pembuatan lapangan kerja," tulis Luhut di Instagramnya Kamis (20/3/2025).

Luhut menambahkan, berasas pengalaman Indonesia pada era 1980 di mana deregulasi nan dilakukan pemerintah pada era tersebut sukses mendorong pertumbuhan eskpor hingga 20%. Langkah ini kata Luhut bakal kembali dilakukan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pasalnya, kata Luhut, potensi nan besar di industri padat karya kerap menghadapi tantangan. Salah satu tantangan nan sering dihadapi adalah patokan nan berbelit.

Kemudian industri padat karya juga menghadapi tantangan seperti kesulitan bahan baku, impor ilegal, dan inefisiensi rantai pasok. Dengan deregulasi nan tepat, halangan tersebut diharapkan bisa diatasi, sehingga sektor ini dapat berkembang lebih pesat.

"Kini, langkah serupa kudu dipercepat. Perizinan nan berkait dan patokan nan menghalang bakal dipangkas, terutama bagi industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil nan menyerap jutaan pekerja. Potensi sektor ini besar, tetapi kerap tersandung aturan. Untuk itulah dibutuhkan penyederhanaan regulasi," katanya.

Di sisi lain, Luhut mengatakan, pemerintah juga bersiap meluncurkan pengembangan prasarana digital publik pada 17 Agustus mendatang. Digitalisasi pemerintahan bakal difokuskan pada program perlindungan sosial, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan menghemat anggaran negara dalam jangka panjang.

"Dengan langkah ini, beragam program pemerintah diharapkan menjadi lebih efisien dan menghemat anggaran cukup besar," katanya.

(acd/acd)

Selengkapnya