Luhut Bantah Muatan Politis Pembatalan Mutasi Anak Try Sutrisno

Jakarta, detikai.com --

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan menilai tak ada muatan politis dalam pembatalan mutasi anak Jenderal purnawirawan Try Sutrisno, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.

Kunto saat ini menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan). Ia sebelumnya disebut bakal dimutasi menjadi staf unik Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), namun mutasi itu batal.

"Ah enggak ada gitu-gituan [muatan politis]. Itu kan bisa aja terjadi. Enggak ada perihal nan aneh-aneh kok itu," kata Luhut di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5).

Ketika rumor itu dikaitkan dengan sikap politik Try Sutrisno nan tergabung dalam Forum Purnawirawan nan mengusulkan delapan tuntutan, eks Danjen Kopassus itu menyatakan bahwa sekarang seluruh komponen bangsa kudu kompak.

Luhut menyatakan seluruh pihak idealnya berasosiasi dan konsentrasi mendukung jalannya pemerintahan ke depan.

[Gambas:Video CNN]

"Kita itu kudu kompak, gitu saja sekarang. Ini keadaan bumi begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu," ucapnya.

Pembatalan mutasi Kunto belakangan menuai sorotan. Hal itu dikaitkan dengan sikap politik ayahnya, Wakil Presiden keenam Indonesia, Try Sutrisno, nan tergabung dalam forum purnawirawan.

Pembatalan itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 nan ditetapkan 30 April 2025 dan ditandatangani Kepala Sekretaris Umum (Setum) TNI Brigjen Mohammad Sjahroni.

Surat ini sekaligus membatalkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengatakan perubahan mutasi tersebut dilakukan usai melalui pertimbangan matang. Dalam proses rotasi jabatan, terdapat sejumlah posisi nan belum memungkinkan ditinggalkan perwira tinggi TNI terkait.

Kristomei juga menegaskan seluruh proses mutasi kedudukan di lingkungan TNI murni berasas kebutuhan organisasi, Tour of duty/tour of area, dan telah melalui sistem sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

Kristomei lampau berujar "Oleh lantaran itu, diputuskan untuk menunda alias meralat perubahan tersebut."

(mnf/chri)