ARTICLE AD BOX
detikai.com, Jakarta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan bakal menindak ormas-ormas nan melanggar hukum, termasuk GRIB. Bima menegaskan tidak bakal melakukan pembiaran bagi ormas nan tidak tertib.
"Siapa pun (termasuk GRIB), siapa pun tentu ya tidak ada nan di atas hukum. Kita tidak berbincang satu dua ormas, tapi seluruh ormas nan terikat dalam norma positif di Indonesia," kata Bima di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Bima menjelaskan, sebenarnya Undang-undang Ormas sudah cukup punya landasan bagi pembinaan, pemberdayaan, maupun penindakan terhadap ormas nan bertindak melanggar aturan.
"Ada di situ semua, sejauh mana pemerintah bisa melakukan penindakan, mulai dari nan paling lunak peringatan sampai paling keras pemberhentian, diatur di situ semua. Tetapi memang Pak Menteri meminta agar ini dikaji sejauh mana, apakah bakal ada perubahan revisi di situ," tuturnya.
Mantan Wali Kota Bogor ini pun sudah meminta agar kepala wilayah bersikap tegas untuk mendata ormas-ormas nan terindikasi melakukan pelanggaran hingga memberi sanksi. Menurutnya, kepala wilayah juga bisa melakukan langkah-langkah untuk menertibkan ormas sesuai kewenangannya.
"Kepala wilayah itu kan punya landasan juga, ada Perda tentang ketertiban umum di situ, dan kami minta kepala wilayah berkoordinasi dengan Forkopimda, dengan Kapolres, Dandim, Kajari semua untuk memastikan langkah-langkah hukum. Tidak ada pembiaran bagi ormas ormas nan melanggar hukum," tegas Wamendagri.
Baca juga MPR: Esensi Revisi UU Ormas Percepat Proses Pembubaran Ormas nan Meresahkan Masyarakat
Enam personil organisasi masyarakat alias ormas nan membakar dan merusak mobil operasional Polres Metro Depok akhirnya ditangkap. Dari penangkapan itu polisi sukses menyita sejumlah peralatan bukti.
Sahroni DPR: Negara Tidak Boleh Tunduk dengan Preman Berkedok Ormas
Keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) sekarang ini kian menjadi sorotan. Perilaku para personil sejumlah ormas kian meresahkan masyarakat. Mereka seperti preman berkedok ormas.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menjadi salah satu pihak nan menyoroti tindakan ormas belakangan ini. Dia meminta negara bisa bersikap tegas dan tidak takut dengan ormas nan meresahkan masyarakat.
"Negara tidak boleh didikte, kalah, dan tunduk kepada siapa pun, apalagi sama para preman berkedok ormas ini. Dan ormas ini tidak berkuasa melakukan penyegelan, menyerang, alias melakukan penegakan norma dalam corak apa pun. Semua itu kewenangannya abdi negara penegak hukum, bukan ormas," kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).
Politikus NasDem ini pun meminta setiap ormas berkoordinasi dengan pihak kepolisian ketika menyelenggarakan aktivitas dalam corak apa pun.
"Kalaupun ormas mau melakukan kegiatan-kegiatan kamtibmas, itu wajib di bawah koordinasi dan pengarahan dari pihak kepolisian. Tidak boleh asal bergerak, seakan-akan menjadi representasi negara dalam menegakkan hukum. Enggak ada ceritanya ormas itu jadi penegak hukum," ungkap Sahroni.
Dia pun meminta masyarakat tidak takut melaporkan ormas nan bertindak semena-mena. "Jadi masyarakat jangan takut laporkan ormas nan bertindak semena-mena, apalagi kriminal. Nanti polisi nan bakal menindak tegas mereka semua," pungkasnya.
Danjen Kopassus: Ormas Ganggu Keamanan Harus Ditindak
Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD Mayjen TNI Djon Afriandi mengatakan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) nan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban kudu ditindak.
Danjen Kopassus memahami bahwa ormas dan premanisme merupakan dua perihal nan berbeda dan kudu dipisahkan. Namun, kegiatan-kegiatan golongan ormas nan mengarah pada tindakan premanisme kudu dilawan.
"Nanti ada tugasnya polisi, kemudian bakal melibatkan masyarakat untuk bisa melawan lantaran itu memang tidak baik," kata Mayjen TNI Djon usai membuka aktivitas Hari Gembira dengan 4.000 anak-anak di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta, Sabtu (26/4) seperti dilansir Antara.
Mayjen TNI Djon mengatakan bahwa ormas nan ada saat ini tidak semuanya berisi preman. Begitu pula tidak semua preman tergabung ke dalam ormas.
Jika ormas-ormas melakukan aktivitas nan positif dan mendukung pemerintah, menurut dia, keberadaan ormas bakal bermanfaat. Namun, jika aktivitas kelompok-kelompok di dalam ormas tersebut berasosiasi premanisme, lanjut dia, bakal berakibat negatif.
Ia menganggap bahwa premanisme merupakan orang-orang nan tidak mau kerja, tetapi kudu punya pendapatan nan besar. "Dia memaksakan kepentingan kelompoknya, perorangannya, dengan mengambil hak-hak orang lain," kata Djon.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Sumber: Merdeka.com