Lonjakan Pendaftar Ppsu, Cermin Sulitnya Cari Kerja?

detikai.com, Jakarta - Antusiasme penduduk Jakarta untuk berasosiasi sebagai Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) alias nan dikenal sebagai Pasukan Oranye, melonjak drastis. Hingga Jumat (25/4/2025), jumlah pelamar telah melampaui 7.000 orang, jauh di atas kuota nan tersedia ialah hanya 1.100 posisi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, lonjakan pendaftar tersebut merupakan gambaran nyata dari tingginya kebutuhan masyarakat terhadap lapangan kerja.

“Kalau pendaftar tetap banyak, memang artinya orang nan memerlukan kerja juga meningkat,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta usai Upacara Hari Otonomi Daerah ke-29.

Fenomena ini tak lepas dari lonjakan jumlah pendatang ke Jakarta pasca-Lebaran. Berdasarkan info terbaru, arus urbanisasi ke ibu kota naik hingga 129 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini secara langsung berkontribusi pada meningkatnya jumlah pencari kerja baru.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai, lonjakan pendaftar PPSU adalah refleksi dari minimnya lapangan kerja umum di Jakarta.

“Fenomena ini menjelaskan kurangnya lapangan kerja di Jakarta. Gubernur-gubernur sebelumnya tidak punya visi nan jelas soal pembukaan lapangan kerja. Ini makin parah pasca-Lebaran lantaran urbanisasi naik tajam,” ungkap Trubus.

Ia juga menyebut banyaknya pekerja informal nan belum mempunyai pekerjaan tetap turut mendorong membludaknya pelamar posisi PPSU.

PPSU Jadi Pekerjaan Favorit di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Pekerjaan sebagai PPSU menjadi sasaran lantaran menawarkan penghasilan stabil, perlindungan sosial, serta akses ke jasa pemerintah. Terlebih lagi, sekarang lulusan SD pun bisa mendaftar, setelah Pemprov DKI menghapus batas minimal pendidikan SMP.

Bagi pelamar nan lolos seleksi dan resmi menjadi tugas PPSU, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan penghasilan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, ialah sebesar Rp5.396.791 per bulan.

“Proses seleksi sekarang lebih terbuka dan adil. Kami tidak mau ada diskriminasi. Semua penduduk punya kewenangan nan sama untuk mendapatkan pekerjaan,” tegas Gubernur Pramono.

Untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan, Pemprov DKI menginstruksikan para wali kota dan lurah agar membuka jasa pendaftaran secara aktif hingga seluruh tahapan rampung.

Selain itu, sistem seleksi dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk menjamin keterbukaan dan kesetaraan bagi seluruh pelamar.

Rekrutmen PPSU ini menjadi tempat menggantungkan angan para pencari kerja. Salah satu pelamar, Naufaldi usianya belum genap tiga puluh. Ia datang dari Jakarta Timur. Sehari-hari memanfaatkan kuda besi, mengantarkan penumpang ke tempat tujuan.

Usai pulang ke rumah, tetangga dan adiknya memberikan info mengenai ada lowongan pekerja di Pemprov DKI Jakarta. Naufaldi langsung menyiapkan berkas surat lamaran, SKCK, surat kesehatan, surat bebas narkoba, semuanya diurus dalam dua hari. Meski piagam terakhirnya adalah paket, tak menyurutkan niatnya.

“Tahu ada lowongan ini dari tetangga sama adik. Langsung aja niat, kali aja bisa kerja lebih layak lagi dari ojol," kata Novaldi memulai perbincangan dengan detikai.com, Kamis (24/4/2025).

Bukan tanpa alasan, Naufaldi mencoba peruntungan. Menurut dia, pengemudi ojek daring sejak pandemi, makin mengkhawatirkan. Penghasilannya menjadi tak menentu.

“Habis dapat berita loker itu ngurus sehari dua hari nganterin. Ya mau gimana, jadi ojol kadang hanya dapat lima puluh ribu, kadang tujuh puluh ribu. Padahal kebutuhan makin banyak," ujar dia.

Novaldi berambisi bisa diterima sebagai petugas PPSU. Menurut dia, bayaran nan diterima dinilai cukup untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Naufaldi janji bakal bekerja dengan jujur, amanah.

"Kalau bisa diterima jadi PPSU, terus kerja dengan bener baik amanah gitu, bisa dapat diterima gitu. Kayaknya asik aja kerja di jalan, buat nambah wawasan kayak menggambar, menulis, melukis. Kedepannya lebih asik memandang kerja di PPSU," ucap dia.

Saat ditanya apakah bakal tetap mengojek jika diterima nanti, Naufaldi tersenyum.

“Kalau ojol jika gak narik diputus mitra, tergantung kita. Kalau nyaman lanjut di sini, jika ada waktu senggang buat narik ya kita narik lagi," ucap dia.

Sementara itu, pelamar lainnya, Abi, pemuda asal Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ia memilih mendaftar di bagian kelistrikan.

“Tahu loker ini dari ibu,” katanya singkat.

Abi pernah punya pengalaman kerja serupa sebelumnya. “Persyaratan sama aja kayak lamaran biasa. Harapannya sih ya diterima,” ujarnya.

Sementara itu, pelamar lainnya Tria asal Jakarta Utara. Sebelumnya, dia bekerja di penyimpanan e-commerce hingga awal 2025. Kini, dia mencoba kesempatan mendaftar sebagai petugas PPSU, setelah kandas dua kali saat mencoba posisi di pasukan biru pada 2019 dan 2020.

"Kalau pasukan biru pernah coba cuman gagal. Harapannya nan ini biar dapat lah," ujar dia.

Kali ini, Tria mengaku semua berkas-berkas disiapkan secara mendadak. “Lumayan lah," ujar dia

Usai menyerahkan berkas, Tria berambisi agar bisa diterima sebagai petugas PPSU.

"Soalnya kerjaan sudah mulai susah. Sekarang buat jadi satpam aja kudu ijasah SMA, jika ini ada kesempatan walaupun ijasah SMP," tandas dia.

Dalam tahap pertama, Pemprov DKI membuka 1.100 lowongan PPSU, dan merencanakan menambah 506 susunan baru pada awal tahun 2026. Pemerintah juga menjamin seluruh proses pengangkatan petugas PPSU merujuk pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1095 Tahun 2022 nan mengatur pengendalian penyedia jasa perorangan.

“Kami mau rekrutmen ini betul-betul setara dan transparan. Semua dilaporkan langsung ke publik,” ujar Pramono.

Sementara itu, ratusan pelamar sejak awal pekan ini telah memadati Balai Kota Jakarta untuk menyerahkan berkas lamaran secara langsung. Pemprov memastikan penduduk juga dapat mendaftar melalui kelurahan alias kecamatan setempat.

Trubus menambahkan, langkah Pemprov DKI membuka lowongan PPSU adalah langkah strategis untuk menekan nomor pengangguran sekaligus meredam kesenjangan sosial.

“Saya apresiasi langkah ini. Setidaknya, bisa meredam gejolak ekonomi di tengah tingginya nomor pengangguran,” ujar Pramono.