Koster Ancam Ormas Buat Kekerasan Di Bali: Bubarkan, Pengurus Dipidana

Denpasar, detikai.com --

Gubernur Bali, I Wayan Koster juga mengancam bakal membubarkan organisasi masyarakat (Ormas) nan telah terdaftar di Bali jika melakukan tindakan premanisme.

Menurut Koster, saat ini sudah ada 298 ormas nan mempunyai Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bali. Ia menegaskan bakal melakukan tindakan tegas bagi ormas nan melakukan tindakan kekerasan dan melanggar pakta integritas nan diteken tahun 2019 lalu.

"Akan ditindak tegas. Sudah ada pakta integritas waktu 2019 semua ormas nan pernah melakukan tindakan kekerasan, apalagi sampai ada nan saling bunuh membunuh itu sudah ada pernyataan bermaterai," kata Koster saat konvensi pers di Jayasabah, Denpasar, Bali, Senin (12/5).

"Kesepakatannya waktu itu, jika ormas itu lagi melakukan tindakan tidak betul melanggar aturan. Apalagi sampai mengorbankan jiwa orang, sudah dinyatakan di situ bermufakat organisasinya bakal dibubarkan, pengurus dipidanakan. Itu pernyataannya," imbuhnya.

Ia menegaskan, jika ada ormas di Bali nan melakukan pelanggaran tidak bakal diberikan maaf soal hukuman.

"Kalau ormas nan ada ini melakukan pelanggaran dari sikap itu bakal ditindak tegas, enggak ada ampun. Supaya Bali tertib masak biarkan lakukan nan aneh-aneh," ujarnya.

Di tempat nan sama, Kapolda Bali, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Adityajaya mengatakan abdi negara penegak norma bakal melakukan tindakan tegas jika terjadi pelanggaran oleh ormas.

"Apabila terjadi gesekan-gesekan, pelanggaran pidana, tentu proses tegas sesuai patokan pidana. Namun ketika terjadi perihal lain nan perlu penanganan lain, tentu kami juga lakukan penanganan lain. Seperti halnya berkumpul berpotensi keributan bakal dibubarkan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan," ujarnya.

Sebelumnya, Koster menolak Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Bali. Ia juga menegaskan Pemprov Bali bakal menolak keberadaan ormas buatan Hercules atau Rosario de Marshal tersebut di pulau Dewata.

"Tidak bakal diterima, pemerintah wilayah berkuasa menolak. Sesuai kebutuhan dan pertimbangan di daerah," jelasnya.

(kdf/dal)

[Gambas:Video CNN]