Komisi Iv Dpr Temui 8 Profesor Ipb Bahas 5 Isu Penting Pangan, Termasuk Mbg

detikai.com, Jakarta Panitia Kerja (Panja) RUU Pangan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat melakukan Kunjungan Kerja ke Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Kamis, 8 Mei 2025.

Kunjungan nan dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, itu bermaksud untuk menyerap aspirasi mengenai revisi atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

"Kunjungan ini bermaksud untuk berbincang dan mendengarkan pandangan para pembimbing besar, dosen, serta mahasiswa IPB mengenai pembahasan revisi UU Pangan nan saat ini tengah dibahas di Komisi IV DPR RI," ujar Firman Soebagyo, personil Panja RUU Pangan, dalam keterangannya, Sabtu, 10 Mei 2025.

Firman menyampaikan bahwa forum obrolan nan dibuka oleh Wakil Rektor IPB dan dihadiri delapan profesor, dosen, serta mahasiswa, melangkah lancar dan penuh substansi.

Anggota Dewan mendapatkan beragam masukan dari para profesor mengenai materi usulan revisi UU Pangan.

"Pandangan dan saran tersebut bakal menjadi referensi krusial bagi Panitia Kerja dalam menyusun naskah akademik dan draf RUU. Harapan kami, revisi ini menghasilkan undang-undang nan berbobot dan bisa menjawab tantangan ketahanan serta kedaulatan pangan nasional ke depan," kata Firman.

Firman juga menjelaskan beberapa rumor nan menjadi bahan obrolan dalam forum tersebut. Seperti kedaulatan pangan, diversifikasi dan substitusi pangan, penormaan program makan bergizi gratis (MBG) dalam UU dengan standar tertentu, transformasi peran Bulog.

"Serta dorongan menjadikan ikan sebagai salah satu pengganti utama pemenuhan gizi dan protein dalam program MBG," kata Firman.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III ini juga menegaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam bagian riset dan kebijakan pangan.

Pemerintah, kata Firman, kudu terbuka dan aktif membangun kerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset tentang pangan.

"Hasil riset tersebut kudu menjadi dasar dalam perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, khususnya mengenai diversifikasi dan substitusi pangan," tegasnya.

Baca juga Keracunan MBG di Kota Bogor: Dari 171 Siswa, 22 Orang Dirawat

Buntut banyaknya kasus keracunan massal, program makan bergizi cuma-cuma di Tasikmalaya dihentikan untuk sementara waktu. Penghentian program MBG ini dilakukan, sampai uji laboratorium sampel makanan selesai diperiksa.