Komisi I Dpr Mengaku Sudah Dapat Laporan Dari Ksad Soal Rencana Rekrut 24 Ribu Tamtama Baru

detikai.com, Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, angkat bicara soal rencana TNI Angkatan Darat (AD) bakal merekrut 24 ribu prajurit baru untuk pembentukan batalion teritorial pembangunan. Utut mengaku Komisi I juga sudah menerima laporan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) mengenai rencana penambahan 5 kodam.

"Mengenai 24 ribu tamtama nan bakal direkrut, memang ada kebutuhan menurut Kepala Staf Angkatan Darat sudah dipaparkan, dipresentasikan bukan dipaparkan, di Komisi I bakal adanya penambahan 5 Kodam," kata Utut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/6/2025).

Menurut Utut, saat ini TNI AD tetap menyusun sebaran titik kodam. Oleh lantaran itu, Komisi I DPR belum mengetahui jumlah pasti Kodam dan perekrutan tamtama.

"Mereka juga sedang menggodok di titik mana saja, tentu sesuai kebutuhan dan juga untuk menjawab tantangan masa depan. nan disampaikan oleh Jenderal Maruli Simanjuntak nan jumlah tamtamanya ini kita belum tahu. Jadi jika ada nomor 24 ribu biar kelak dijelaskan mau di deploy (penempatan) di mana," kata Utut.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin angkat bicara soal rencana TNI Angkatan Darat (AD) merekrut 24 ribu tamtama untuk membentuk batalyon teritorial pembangunan. Ia menegaskan pentingnya pemahaman peran TNI dalam sistem pertahanan rakyat semesta serta ketahanan pangan nasional.

TB Hasanuddin mengingatkan tugas, pokok, dan kegunaan (tupoksi) TNI ialah untuk bertempur. "Sesuai dengan Undang-Undang nan berlaku, prajurit TNI sebaiknya lebih konsentrasi pada kesiapan tempur dengan melakukan latihan secara intensif," kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, dikutip Senin (16/6/2025).

TB Hasanuddin mengingatkan Indonesia menganut sistem pertahanan rakyat semesta di mana seluruh potensi negara dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara.

Doktrin utama nan diterapkan adalah perang berlarut, dimulai dengan perang konvensional dan jika diperlukan bersambung dengan perang gerilya hingga kemenangan tercapai.

Dalam konteks perang berlarut, TB Hasanuddin menjelaskan bahwa sangat krusial untuk menyiapkan wilayah-wilayah logistik, termasuk penyediaan bahan makanan di desa-desa, kampung, dan kota, agar perlawanan dapat berjalan selama mungkin.

"Dalam keadaan perang, prajurit TNI dapat turun langsung menjadi petani di lapangan dalam membangun depot-depot logistik," kata TB Hasanuddin.

Namun dalam keadaan damai, TB Hasanuddin menekankan tugas membangun ketahanan pangan sebaiknya diserahkan kepada kementerian nan profesional, ialah Kementerian Pertanian.

"Sementara dalam keadaan damai, membangun depot-depot logistik alias ketahanan pangan sebaiknya tidak ditangani langsung oleh prajurit TNI aktif, melainkan diserahkan kepada kementerian mengenai nan sudah terstruktur, ialah Kementerian Pertanian," pungkas TB Hasanuddin.