Komisi I Dpr: Instalasi Militer Tni Harus Jauh Dari Masyarakat Sipil

Jakarta, detikai.com --

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan instalasi militer milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) semestinya berada dalam letak nan jauh dari masyarakat dan aktivitas masyarakat sipil.

Utut menjelaskan letak instalasi militer milik TNI nan kudu jauh dari masyarakat itu agar tidak mengganggu mobilitas prajurit dalam keadaan genting.

"Kalau irit saya ke depan itu kita perbaiki misalnya TNI itu kudu jauh dari masyarakat sipil. Contoh jika Anda ke Mabes, depannya udah warung semua. Kalau di Brigif Cilodong, Brigif I," kata Utut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/5).

"Itu jika ada apa-apa di Jakarta pergerakan pasukannya, tanknya mau keluar, enggak bisa orang depannya warung pangkalan ojek. Nah ini nan ke depan kudu kita pikirin strateginya. Dulu memang wilayah itu hutan," sambungnya.

Kendati demikian, Utut mengatakan perihal tersebut bukan berfaedah TNI kudu menjauhi hubungan dengan masyarakat sipil. Ia menjelaskan penjauhan instalasi militer dari masyarakat sipil itu sudah dilakukan negara lain.

Ia menyebut penjauhan instalasi militer itu juga kudu dilakukan untuk menghindari korban sipil di sekitar instalasi militer jika terjadi kejadian ledakan amunisi alias kejadian lain.

"Bukannya menjauhkan diri, tapi itu untuk wilayah nan memang kudu steril. Nah ini kan kejadian kayak Garut ini kan lantaran salah satu contohnya," tutur dia.

"Saya kan kasih contoh tahun 1984 di Marinir, dulu namanya KKO. Itu meledak, meledaknya tuh berjam-jam," imbuhnya.

Sebelumnya, pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat, memicu ledakan dan menyebabkan 13 orang meninggal dunia, termasuk penduduk sipil, pada Senin (12/6) pagi.

Sejumlah pihak sempat mempertanyakan kehadiran penduduk sipil di sekitar area pemusnahan amunisi dan sekaligus menyoroti standar operasional prosedur nan dilakukan.

TNI Angkatan Darat menyatakan pemusnahan amunisi berjalan di tempat biasa mereka melakukan pemusnahan senjata.

(mab/isn)

[Gambas:Video CNN]