Klh Ungkap Modus Pelanggaran Tambang Nikel Di Raja Ampat

Jakarta, detikai.com --

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkap modus pelanggaran pertambangan nikel di area Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya nan dilakukan empat perusahaan pemilik izin upaya pertambangan (IUP).

KLH menjelaskan pelaku pelanggaran ini ada empat perusahaan ialah PT Gag Nikel (PT GN), PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP), dan PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP). Mereka menggunakan modus pelanggaran nan berbeda-beda.

"Hasil pengawasan menunjukkan beragam pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil," kata KLH dalam keterangan tertulis, Kamis (5/6).

Secara rinci, KLH menjelaskan modus pelanggaran nan digunakan PT ASP adalah melakukan penambangan seluas 746 hektar di Pulau Manuran.

Ia menyebut penambangan itu melanggar patokan lantaran dilakukan di pulau mini dan tanpa manajemen lingkungan serta pengelolaan air limbah larian.

"Di letak ini, KLH/BPLH memasang plang peringatan sebagai corak penghentian aktivitas," ujarnya.

Kemudian, KLH menyebut modus pelanggaran nan dilakukan PT. GN adalah melakukan penambangan seluas sekitar 6 juta hektar di Pulau Gag nan termasuk pulau kecil.

"Sehingga aktivitas pertambangan di dalamnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil," jelas dia.

Lebih lanjut, KLH mengatakan modus pelanggaran nan dilakukan PT MRP adalah tak mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan arsip lingkungan.

KLH menegaskan pihaknya telah menghentikan seluruh upaya eksplorasi penambangan PT. MRP di Pulau Batang Pele.

"Sementara PT Kawei Sejahtera Mining terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar area PPKH seluas 5 hektare di Pulau Kawe," jelas dia.

Di sisi lain, KLH menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 turut memperkuat kebijakan pelarangan aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau kecil.

MK menegaskan penambangan mineral di wilayah-wilayah tersebut dapat menimbulkan kerusakan nan tidak dapat dipulihkan (irreversible), melanggar prinsip pencegahan ancaman lingkungan dan keadilan antargenerasi.

"Oleh lantaran itu, pemerintah berkomitmen menindak tegas seluruh corak pelanggaran nan membahayakan lingkungan dan masa depan wilayah pesisir Indonesia," tutur KLH.

Sementara, dalam keterangan terpisah, Plt Presiden Direktur PT GAG Nikel Arya Arditya memastikan perusahaan mempunyai seluruh perizinan operasi dan menjalankan operasional keberlanjutan sesuai dengan prinsip Good Mining Practices.

"Kami siap menyampaikan segala arsip pendukung nan diperlukan dalam proses konfirmasi ke pihak Kementerian ESDM," terang 

Perusahaan, sambung Arya, beraksi di luar wilayah konservasi ataupun Geopark Unesco. Izin operasional nan didapat oleh Gag Nikel termasuk dalam Kawasan Penambangan Raja Ampat di dalam tata ruang daerah.

Perusahaan juga mengaku telah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan untuk mengawasi dan monitoring jalannya operasional tambang di Raja Ampat.

(mab/sfr)

[Gambas:Video CNN]