Ketum Golkar Janjikan Gedung Asrama Di Ponpes Miftahul Huda Manonjaya

Jakarta, detikai.com --

Ketua Umum Bahlil Lahadalia atas nama Partai Golkar berjanji bakal membangun satu gedung pondok di Pondok Pesantren (Ponpes) Miftahul Huda di Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Inisiatif tersebut menjadi upaya balas jasa terhadap ustadz dan golongan keagamaan nan disebut Bahlil tak pernah terlepas dari eksistensi Partai Golkar sejak Sekber didirikan pada 1964.

"Khusus untuk apa nan disampaikan ustad tadi, kami berembuk dengan Kang Ace, Ketua Golkar Jawa Barat. Insya Allah, Golkar bakal membangunkan 1 unit pondok putri untuk pesantren. Kiai jika boleh, gambarnya cepat, agar masuk Hari Raya, langsung kita bangunkan," ujar Bahlil dalam kunjungan berbareng DPP Golar ke Ponpes Miftahul Huda Manonjaya.

Bahlil menuturkan, para ulama, santri dan golongan sektoral lainnya mempunyai kontribusi krusial terhadap keberadaan Partai Golkar.

"Tanpa ulama, tanpa kiai, Golkar belum tentu ada. Karena pada Sekber tahun 1964, peran para kiai, ustadz dan santri punya kontribusi untuk membangun Golkar. Karena itu sudah saatnya Golkar datang di tengah masyarakat untuk bersama-sama membangun bangsa dan membangun pemimpin bangsa ke depan," katanya.

Pada kesempatan nan sama, Bahlil nan langsung diterima oleh family pengasuh Ponpes Miftahul Huda turut meminta angan bagi para kader Golkar di legislatif maupun Kabinet Merah Putih. Menurutnya, meminta didoakan menjadi salah satu tujuan kunjungan.

"Jadi tidak ada maksud lain lantaran kita datang untuk bersilaturahmi dan memohon doa. Biasanya kiai, jika setiap partai politik masuk ke pesantren pertanyaan adalah, apa kepentingan kau masuk di pesantren? Ini bukan tahun politik, tapi tahun minta angan agar kita semua diselamatkan oleh Allah SWT. Itu tujuannya," kata Bahlil.

Dirinya menambahkan, usai menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dia mengusulkan kepada Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan izin tambang kepada organisasi keagamaan agar ada keberpihakan kepada umat dan tidak hanya dinikmati oleh para konglomerat.

Baru-baru ini, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara alias RUU Minerba menjadi undang-undang. Regulasi ini antara lain mengatur ketentuan-ketentuan seperti pengelolaan tambang oleh organisasi kemasyarakatan alias ormas keagamaan dan perguruan tinggi.

Meski demikian, seiring pembahasan perundangan, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat membatalkan wacana pengelolaan oleh kampus, untuk kemudian diganti oleh koperasi dan upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Maka alhamdulillah Golkar kemarin menginisiasi berbareng garda terdepan berbareng Gerindra merubah UU Minerba untuk kita berikan IUP (Izin Usaha Pertambangan) itu kepada koperasi, UMKM dan ormas keagaman agar ada keadilan. Kita sudah berikan kepada NU kemaren, sudah kami kasih IUP nya. Lalu menyusul Muhammadiyah," pungkas Bahlil.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]