Ketua Komisi Xii Dpr Ungkap Keuntungan & Tantangan Program Hilirisasi

Jakarta -

Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menyampaikan untung dari hilirisasi kepada perekonomian di Indonesia. Saat ini pemerintah tengah menggenjot hilirisasi pada 28 komoditas strategis nan tersebar di delapan sektor utama.

Di antaranya, nikel nan diproyeksikan memberi kontribusi signifikan, seperti bakal terciptanya 180 ribu lapangan kerja baru dan tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) senilai US$ 15,8 miliar pada tahun 2030.

Komoditas lain seperti kelapa sawit juga menjadi pilar krusial dalam strategi hilirisasi. Bambang menyarankan hilirisasi dijadikan sebagai aktivitas nasional nan melibatkan seluruh komponen bangsa.

"Ini bukan semata soal industri, tapi soal arah masa depan bangsa. Hilirisasi kudu menjadi aktivitas nasional. Semua anak bangsa kudu punya perspektif nan sama bahwa inilah jalan menuju kemandirian dan kemajuan Indonesia," tegas Bambang, dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).

Menurutnya, hilirisasi bukan sekadar kebijakan ekonomi sektoral, tetapi sebuah strategi jangka panjang untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam (SDA) dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Bambang menegaskan kebijakan hilirisasi telah mempunyai dasar norma kuat sejak disahkannya Undang-Undang Minerba pada 2009, nan kemudian diperkuat lewat revisi UU No. 3 Tahun 2020 dengan pelarangan ekspor bijih mineral mentah.

Pemerintah juga telah membentuk Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi nan diketuai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kebijakan hilirisasi ini dinilai sukses menciptakan nilai tambah dalam negeri, membuka lapangan kerja berkualitas, serta memperkuat kontrol atas kekayaan SDA Indonesia.

Di sisi lain, Bambang juga mengingatkan tantangan di lapangan, di antaranya terbatasnya infrastruktur, kurangnya kesiapan SDM dan teknologi, izin nan tumpang tindih, lemahnya sistem logistik dan area industri, hingga minimnya peran UMKM akibat sulitnya akses pembiayaan.

Selain itu, tekanan dunia terhadap pengurangan emisi karbon juga menuntut pengembangan industri hilir nan ramah lingkungan.

Menjawab tantangan itu, Bambang mendorong kerjasama antarsektor dan lintas kementerian untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat regulasi, serta menciptakan suasana investasi nan inklusif dan berkelanjutan.

Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi industri, support terhadap pelaku upaya lokal, serta program training dan peningkatan kapabilitas tenaga kerja.

"Kalau kita mau berdikari secara ekonomi dan jadi pemain global, hilirisasi kudu jadi kesadaran kolektif. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tugas kita berbareng sebagai bangsa," tutupnya.

(ada/hns)