Ketua Fraksi Pdip Dprd Jakarta Dukung Sikap Pramono Soal Pendatang Pasca Lebaran

detikai.com, Jakarta Gubernur Jakarta Pramono Anung mengenai penduduk pendatang nan berbondong ke Jakarta setelah Lebaran 2025. Hal terpenting ialah mereka mempunyai kartu identitas nan jelas.

Pramono mengaku, dirinya berbareng wakilnya, Rano Karno memastikan tidak bakal melakukan operasi yustisia nan merazia identitas kependudukan para pendatang. Hanya saja, dia menegaskan mereka nan merantau ke Jakarta kudu mempunyai KTP.

Terkait perihal ini, Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, keputusan Pramono itu menunjukkan bahwa Jakarta merupakan kota terbuka bagi siapa saja, termasuk pendatang.

Kata dia, keputusan Pramono sangat bijaksana, lantaran membangun Jakarta bisa dilakukan oleh siapapun.

“Kami tentu mendukung dan mengapresiasi keputusan Pak Gubernur nan bijak ini, lantaran Jakarta merupakan kota terbuka, nan siapa saja bisa datang ke sini,” ujar Pantas pada Kamis (3/4/2025).

Meski demikian, dia mengingatkan para pendatang untuk mempunyai bekal sebelum tiba di Jakarta. Bekal nan dimaksud adalah kerabat alias sanak family nan lebih dulu tinggal di Jakarta dan ketrampilan untuk mendapat pekerjaan.

Kedua bekal itu, ujar Pantas, sangat dibutuhkan untuk menghindari potensi mereka terkatung-katung hidup di Jakarta. Jika ada kerabat di Jakarta, lanjut dia, setidaknya ada tempat sementara untuk menetap sembari mencari pekerjaan.

“Kemudian skill diperlukan untuk meningkatkan potensi mendapat pekerjaan, lantaran kita tahu Jakarta sebagai kota jasa dan niaga maka diperlukan skill dengan keahlian SDM (sumber daya manusia) nan baik,” ucap Anggota Komisi D DPRD Jakarta ini.

Menurut Pantas, urbanisasi pasca mudik kudu disertai kesiapan agar untuk menghindari perihal nan tidak diinginkan. Sebagai contoh bertambahnya nomor pengangguran, kesejahteraan sosial-ekonomi hingga ancaman kriminalitas.

“Hal-hal itu bisa dicegah alias diminimalisir andaikan calon pendatang ke Jakarta mempersiapkan diri dengan baik sebelum merantau,”  ungkap dia.

Pantas juga mendorong agar perangkat RT/RW turut aktif memantau dan mendata jumlah warganya pasca lebaran. Bagi setiap pemudik nan datang, hendaknya didata dengan baik, sehingga jika terjadi hal-hal nan tidak diinginkan bisa langsung diantisipasi.

“Untuk para pendatang juga wajib melapor ke RT/RW lantaran ini sudah diatur dalam Pasal 13 ayat 3 di Pergub DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga,” pungkasnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mempersilakan masyarakat nan bakal datang ke Jakarta pasca-Lebaran 2025. Dia mengaku, berbareng Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak memberikan larangan.

"Silakan saja datang ke Jakarta. Tapi memang jika mau mengadu nasib di sini, minimal kudu punya keterampilan, punya skill," kata Rano Karno di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2025).

Bang Doel sapaan berkawan dari Rano Karno hanya mengingatkan bahwa penduduk pendatang bakal bersaing dengan penduduk Jakarta lainnya. Karena perihal itu diperlukan keahlian nan memadai.

"Kalau enggak punya keahlian bakal bersaing dengan masyarakat nan ada di Jakarta," jelas dia.

Hal nan sama juga disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai penduduk pendatang nan berbondong ke Jakarta setelah Lebaran 2025. Hal terpenting ialah mereka mempunyai kartu identitas nan jelas.

Pramono mengaku, dirinya berbareng Rano Karno memastikan tidak bakal melakukan operasi yustisia nan merazia identitas kependudukan para pendatang. Hanya saja, Pramono menegaskan mereka nan merantau ke Jakarta kudu mempunyai KTP.

Dengan identitas nan jelas, Pramono memastikan mereka bisa mencari pekerjaan di Jakarta. Selain itu mereka juga bisa mengasah skill dengan training jika mempunyai identitas.

"Dukcapil bakal mengecek itu, administrasinya dicek. Kalau dia mau mencari kerja di Jakarta monggo, silakan. Asal dia mau ada training dan asal juga nan paling krusial dia punya identitas. Kalau enggak punya identitas, enggak (bisa cari kerja)," tandas Pramono.