Ketua Banggar Dpr Ri Nilai Rencana Pertemuan Megawati Dan Prabowo Jadi Wujud Politik Tanpa Konsesi

detikai.com, Jakarta Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah memberikan pernyataan mengenai rencana pertemuan Megawati dan Presiden RI, Prabowo Subianto. "Ibu Mega sudah menegaskan sendiri pada saat pidato beliau di HUT 52 Tahun PDI Perjuangan, 10 Januari 2025 lampau bahwa hubungan beliau dengan Presiden Prabowo tetap dan terus terjalin dengan baik. Penegasan timbal kembali juga disampaikan oleh Pak Dasco, Ketua Harian DPP , dan Pak Muzani Sekjen  DPP Partai Gerindra, bahwa hubungn Ibu Mega dan Presiden Prabowo sangat baik," ungkapnya.

Said Abdullah menambahkan, "Perlu saya tegaskan bahwa hubungan baik kedua tokoh jangan disimpulkan bahwa perihal itu sebagai sinyal untuk membarter status norma nan saat ini disangkakan kepada Mas Hasto. Kita perlu bening dan jangan membikin konklusi secara jumping. Ibu Mega memang memberi perhatian kepada terhadap perihal dialami oleh Mas Hasto sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan. Penegasan itu beliau ungkapkan agar hukum  tegak menjadi panglima. Letakkan norma dalam koridor hukum. Jadi jangan dimaknai pernyataan beliau sebagai corak barter dengan apa nan sekarang dialami Mas Hasto. Hal itu tidak ada kaitannya, dan bukan karakter Ibu Mega memperdagangkan hukum."

Menurut Said, pernyataan Megawati merupakan corak angan kepada Presiden Prabowo sebagai pemimpin nasional, agar bisa menjadi pelopor pembangunan hukum. "Dengan begitu, arah politik norma kita memberikan sumbangsih bagi tumbuh berkembangnya perekonomian nasional. Harapan ini tentu sesuai dengan angan kita semua. Ungkapan makna bahwa Ibu Mega berkawan baik dengan Presiden Prabowo lantaran faktanya memang tidak ada perihal nan menyebabkan hubungan kedua beliau retak, dan memang telah berkawan sejak lama," jelasnya.

Said pun memohon angan kepada masyarakat agar kedua tokoh bangsa ini bisa segera berjumpa secara fisik, meskipun dia percaya hubungan jiwa kedua beliau tetap erat. Pertemuan keduanya diyakini Said tentu baik bagi kehidupan politik nasional, setidaknya meredakan kegaduhan nan tidak proporsional, terutama dari kalangan pendegung. Said berambisi pertemuan keduanya bisa terlaksana setidaknya sebelum PDI Perjuangan melaksanakan Kongres.

"Seperti nan kami tegaskan sebelumnya, bahwa rencananya dalam Kongres PDI Perjuangan, DPP PDI Perjuangan bakal mengundang Presiden Prabowo. Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahulu pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo," imbuhnya.

Selain itu, hubungan baik kedua tokoh juga diharapkan Said dapat diartikan jual beli sapi politik, di mana PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Karakter kedua tokoh tersebut tidak demikian. Jika momentum pertemuan keduanya terlaksana, Said meyakini Megawati bakal bicara tentang politik negara, gimana membaca jalan menuju cita-cita Indonesia Raya, gimana memperbaiki norma dan mematuhui konstitusi, bicara tentang geopolitik global, dan masalah masalah strategis negara seperti politik pangan dan energi.

"Perlu saya tegaskan juga bahwa tidak masuknya PDI Perjuangan ke dalam pemerintahan juga tidak berfaedah kita maknai sebagai Partai Oposisi. Seperti nan ditegaskan Ibu Mega kepada kami, sistem politik kita tidak mengenal oposisi alias koalisi. Jadi posisi PDI Perjuangan bakal tetap berada di luar pemerintahan, dan bakal menjadi sahabat nan konstruktif bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Dan saya kira pilihan posisi seperti ini bakal condong lebih bisa menjadi sahabat nan tulus. Persahabatan tanpa konsesi," pungkasnya.