Kepala Bgn Ungkap 2 Risiko Besar Di Mbg: Korupsi Dan Keracunan

Jakarta, detikai.com --

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap dua akibat besar dalam penyelenggaraan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan mengatakan akibat keracunan makanan lebih besar daripada penyalahgunaan anggaran MBG.

"Ada dua akibat nan besar di MBG, satu, penyalahgunaan anggaran, nan kedua, keracunan. Kalau saya ditanya mana nan ditakutkan nan lebih ditakutkan nan kedua, bukan nan pertama," kata Dadan di Jakarta Pusat, Selasa (19/8), dikutip Antara.

Dadan menyebut pihaknya juga telah menyiapkan langkah mitigasi untuk mencegah korupsi anggaran MBG. Menurutnya, anggaran untuk MBG saat ini tidak disimpan di rekening BGN, tetapi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

"Anggaran makan bergizi ini tidak disimpan di rekening BGN, tetapi disimpan di KPPN, kemudian begitu mau disalurkan, kami gunakan namanya akun virtual alias virtual account. Nah, virtual account itu diverifikasi oleh dua, satu oleh pegawai BGN, satu lagi oleh mitra, nah kemudian duit itu begitu turun dari KPPN langsung ke virtual account di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," katanya.

Dadan menjelaskan pagu anggaran untuk bahan baku dan operasional ditetapkan berasas penggunaan alias at cost dengan menyesuaikan referensi nilai pasar untuk masing-masing produk nan digunakan di SPPG.

"Jadi ada kasus nan mitra nan berupaya mencoba mark up (menambahkan harga) ya, dinaik-naikkan harganya, itu dalam waktu singkat saja sudah langsung ketahuan dan mereka sudah kudu mengembalikan kelebihan nan mereka klaim, jadi menggunakan nilai referensi pasar," ujarnya.

Ia menegaskan penyalahgunaan anggaran untuk MBG sudah lebih terkontrol. BGN bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bakal langsung menindak para mitra nan mencoba mark up harga.

"Sudah pernah ditemukan (mark up harga), dan sudah kudu dikembalikan. Dia berupaya agar bahan baku itu harganya dinaikkan dari nilai pasar, nah itu kami kudu menggunakan referensi nilai pasar," ujarnya.

Dadan menyebut Program MBG nan digagas pemerintah bukan sekadar upaya pemenuhan gizi, melainkan telah menjadi penggerak ekonomi baru di tingkat masyarakat.

Data BGN menunjukkan, hingga pertengahan Agustus 2025, sudah berdiri 5.905 dapur MBG alias SPPG nan melayani sekitar 20,5 juta penerima manfaat.

Pendirian dapur-dapur tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pengusaha lokal, organisasi masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat, tanpa menambah beban pada APBN 2025. Investasi nan terserap dari masyarakat untuk membangun prasarana dapur diperkirakan mencapai Rp12 triliun.

(antara/fra)

[Gambas:Video CNN]