Kemenkeu Ungkap Dana Pemda Masih Ngendap Di Bank Rp 85,86 T

Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan ada sebanyak Rp 86,85 triliun biaya pemerintah wilayah (pemda) nan mengendap di bank. Hal ini berasas pada jumlah saldo Pemda Nasional per 31 Desember 2024.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazar mengatakan, nomor Rp 86,85 triliun tersebut ini merupakan nan terendah dalam empat tahun terakhir. Adapun ada tahun 2023, tercatat jumlah biaya Pemda nan mengendap di bank sebesar Rp 97,87 triliun.

"Per 31 Desember 2024 lalu, biaya Pemda di perbankan tercatat Rp 86,85 triliun. Ini adalah yg terendah selama empat tahun terakhir kita pantau," kata Suahasil, dalam Konferensi Pers APBN KiTa periode Januari dan Februari 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Posisi biaya Pemda di perbankan sejak 2021 s.d 2024 menunjukkan tren nan terus membaik. Pada tahun 2021, jumlah biaya nan mengendap mencapai Rp 113,38 triliun, lampau pada 2022 angkanya naik ke posisi Rp 123,74 triliun.

Namun pada 2023 angkanya turun ke posisi Rp 96,87 triliun, hingga akhirnya di 2024 biaya Pemda nan mengendap di perbankan sebesar Rp 86,85 triliun. Menurutnya, nomor ini menandakan bahwa Pemda telah bisa membelanjakan anggarannya.

"Di sisi lain kita juga mencatat bahwa biaya nan lebih rendah ini lantaran penerapan syarat salur nan lebih baik selama 2024 dan kebijakan treasury deposit facility (TDF) terutama menggunakan TDF untuk kurang bayar DBH yg biasanya dihitung menjelang akhir tahun," terangnya.

Suahasil menambahkan, untuk tahun 2023 ada TDF sebesar Rp 45 triliun. Sedangkan pada tahun 2024, nilainya sebesar Rp 13 triliun dari kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH).

"Ini biaya nan menjadi milik Pemda, namun dapat digunakan sewaktu-waktu jika Pemda memerlukan untuk penggunaannya dengan tata kelola nan berlaku," kata dia.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi shopping Transfer ke Daerah pada bulan Februari mencapai Rp 136,6 triliun alias 14,9% dari total pagu. Ini lebih tinggi dibandingkan penyaluran sampai dengan Februari tahun 2024 nan hanya mencapai waktu itu Rp 134,7 triliun.

Rincian berasas golongan transfernya, untuk Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 86,6 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun lampau Rp 82,6 triliun. Lalu Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Rp 30,3 triliun, tinggi dibandingkan tahun lampau Rp28,6 triliun.

Lalu DBH juga telah disalurkan Rp 13,8 triliun dan Dana Desa juga dengan salur nan terus dipenuhi oleh pembangunan dan pemerintahan wilayah disalurkan Rp 5,9 triliun.

"Kita memperkirakan bulan Maret ini bakal ada penyaluran lagi sebesar Rp 57,1 triliun terutama untuk mendukung jasa publik seperti sekolah, puskesmas, lampau DAK Non-Fisik, support operasional sekolah dan support operasional kesehatan, serta untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan melalui DAU," terang Suahasil.

(shc/rrd)