ARTICLE AD BOX
Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap berasas info Bank Dunia ekonomi Indonesia bakal bertambah sekitar 1% hingga 1,5% setiap tahunnya jika sukses melakukan transisi energi.
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Boby Wahyu Hernawan mengatakan pertumbuhan ini bisa berasal dari peningkatan investasi, diversifikasi industri, dan pembuatan lapangan kerja di sektor daya terbarukan.
"Kemudian investasi dunia dalam manufaktur daya bersih juga sedang berkembang pesat, didorong oleh kebijakan industri nan mendukung dan juga peningkatan permintaan pasar. Lonjakan investasi tidak hanya mendorong penemuan tetapi juga menciptakan lapangan kerja," kata dia dalam agenda Kesiapan Dana Swasta Indonesia dalam Pembiayaan Iklim, di The Tribrata Hotel & Convention Center, Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Sebagai corak upaya transisi daya menuju nol emisi karbon, Indonesia telah menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 610,12 triliun. Dana itu masuk dalam realisasi anggaran mitigasi perubahan iklim. Total anggaran itu merupakan realisasi sejak 2016 hingga 2023.
"Pemerintah Indonesia itu telah merealisasikan anggaran negara rata-rata Rp 76,3 triliun per tahun untuk tindakan suasana nan setara dengan 3,2% dari APBN tiap tahunnya, dengan jumlah kumulatifnya sejak 2016 adalah Rp 610,12 triliun," kata Boby.
Meski demikian kebutuhan anggaran untuk Indonesia mencapai nol emisi karbon cukup besar. Sementara berasas info Kementerian ESDM, Indonesia memerlukan hingga US$ 1 triliun alias setara Rp 16.816 triliun (kurs Rp 16.816) hingga 2060 untuk mencapai nol emisi karbon.
Sedangkan menurut Just Energy Transition Partnership (JETP) sampai 2030 Indonesia memerlukan US$ 97,1 miliar dan US$ 580,3 miliar sampai dengan 2050. Sementara The International Energy Agency memperkirakan investasi untuk transisi daya memerlukan biaya sebesar US$ 4-5 triliun setiap tahun hingga tahun 2030. (ada/fdl)