Kasino Dinilai Bisa Legal Di Indonesia, Asal...

detikai.com, Jakarta Akademisi asal STIE Ekuitas Vidya Ramadhan menyatakan aktivitas kasino bisa saja dilegalkan di Indonesia asal dimainkan penduduk negara asing (WNA) sebagai salah satu pertimbangan, seperti nan diterapkan di Uni Emirat Arab (UEA) serta Malaysia.

"Khusus dibuka untuk WNA dan melarang kepada masyarakat Indonesia," ujar Vidya di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (20/5/2025), dilansir Antara.

Vidya menjelaskan, jika dilihat dari aspek ekonomi, tidak bisa dipungkiri aktivitas kasino berakibat positif dalam jangka pendek. "Namun perlu diatur agar jangan sampai merugikan masyarakat," katanya.

Dia menyebut kasino dapat dilegalkan dengan membuka operasional area ekonomi khusus, seperti di Bali alias Batam. Negara bisa mengambil pajak dari transaksi gambling kasino dengan catatan melalui pengawasan langsung.

"Jangan sampai juga legalisasi kasino berakibat pada daya beli masyarakat khususnya masyarakat menegah ke bawah, lantaran itu bisa mengurangi tabungan golongan masyarakat tersebut," kata Vidya.

Hal lain nan perlu dikaji adalah aspek patokan legalisasi kasino. Bila dikaji secara hukum, bisa menjadi opsi, lantaran larangan tersebut berada di KUHP, sementara area ekonomi unik diatur dalam undang-undang, sehingga dapat setara secara kekuatan hukum.

Jika kajian mendalam dilakukan dan akhirnya legal, maka bakal ada patokan unik tentang perihal tersebut.

"Konsep itu namanya 'Lex specialis derogat legi generali'. nan artinya, asas norma nan menyatakan bahwa ketentuan norma nan unik (lex specialis) bakal mengesampingkan ketentuan norma nan umum (lex generalis). Jadi jika ada patokan unik itu bisa dipertimbangkan," ujarnya.

Kasino Malaysia berlokasi tak jauh dari Kuala Lumpur. Tepatnya di Genting Highland, pahang Malaysia.

Wacana pembangunan kasino pertama kali mencuat saat Anggota Komisi XI DPR RI Galih Kartasasmita mempertanyakan UEA sebagai negara penganut syariah Islam nan menjalankan kasino dengan dalih menambah objek baru penerimaan negara bukan pajak.

Galih membahas perihal itu dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di gedung parlemen. Wacana itu pun bergulir ke publik dan mendapat banyak support terutama akibat marak gambling daring serta defisit anggaran negara nan sangat besar.

"Mohon maaf nih, saya bukan mau apa-apa, tapi UEA kemarin sudah mau menjalankan kasino. Coba, negara Arab jalankan kasino. Maksudnya, mereka kan out of the box kementerian dan lembaganya," kata Galih, di gedung parlemen dilansir Antara.

Sementara itu, pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana juga mendukung legalisasi kasino darat nan dikendalikan negara sembari terus konsentrasi memberantas gambling daring nan membikin triliunan duit rakyat Indonesia justru tersedot ke luar negeri.

"Di tempat di sebuah pulau alias tempat tertentu. Karena perputaran duit sangat besar. Dan kita bisa lebih mengendalikan daripada mereka beraksi di Kamboja dan Myanmar," kata Hikmahanto dilansir Antara.

Diketahui, Genting Malaysia Berhad nan mengoperasikan satu-satunya kasino legal di negara itu, ialah Resorts World Genting dalam laporan tahunan mencatat pendapatan sebesar RM10,91 miliar pada tahun 2024 alias setara Rp37,09 triliun (kurs Rp3.400).

"Pendapatan dari gambling legal di Malaysia itu mengalahkan APBD 2025 Jawa Barat nan hanya Rp30,99 triliun. Sebagian besar pendapatan ini berasal dari operasi kasino di Malaysia, meskipun perusahaan juga mempunyai operasi di luar negeri, seperti Inggris, Mesir, AS dan Bahama," ujar Hikmahanto.

Ia mencontohkan Indonesia pernah mempunyai kepala wilayah nan progresif dalam mencari sumber pendanaan untuk pembangunan. Gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977 Ali Sadikin dikenal berani mengambil langkah-langkah kontroversial demi pembangunan ibu kota.

Salah satu kebijakan nan paling menuai sorotan publik pada masa itu adalah legalisasi dan pengelolaan perjudian, termasuk keberadaan kasino di Jakarta. Kebijakan itu justru menjadi bagian krusial dalam strategi pembiayaan pembangunan Jakarta.

Pada akhir 1960-an, Jakarta menghadapi tantangan besar dalam perihal pembiayaan pembangunan. Sebagai kota nan sedang berkembang pesat, kebutuhan bakal infrastruktur, seperti jalan, rumah sakit, sekolah, dan akomodasi umum lain sangat mendesak.

Namun, anggaran nan tersedia dari pemerintah pusat sangat terbatas. Dalam situasi ini, Ali Sadikin menyadari perlu mencari sumber-sumber biaya pengganti di luar anggaran negara.

"Jalan keluarnya melegalkan aktivitas perjudian tertentu seperti lotre dan memberi izin operasional kasino nan dikelola secara resmi," katanya.

Langkah itu pun ditempuh dengan pendekatan nan sangat terkendali dengan tujuan bukan untuk mendorong pertaruhan sebagai budaya melainkan sebagai sarana mengumpulkan biaya pembangunan nan sigap dan signifikan.