'kantong' Pemda Tak Cukup, Dari Mana Duit Buat Bangun Mrt Sampai Tangsel?

Jakarta -

Rencana perpanjangan rute MRT hingga wilayah Tangerang Selatan (Tangsel) kembali mengemuka. Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan saat ini rancangan proyek tersebut sudah melewati tahap uji kelayakan.

"Progress saat ini sudah uji kelayakan, dan sejenak lagi sudah dimulai penandatanganan dimulainya kajian MRT dengan pemangku kepentingan," kata Walikota Tangsel Benyamin Davnie kepada detikaicom, Jumat (25/4/2025).

Sementara mengenai skema pembiayaan proyek, Benyamin mengatakan saat ini sudah disiapkan beberapa opsi alias pilihan. Seperti skema pinjaman antar pemerintah (GtoG) seperti proyek MRT Jakarta, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, ataupun swasta murni.

"Beberapa opsi nan tersedia antara lain: Skema GtoG loan seperti pembangunan jalur MRT Jakarta nan sudah terbangun. Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha alias KPBU. Skema swasta murni (pure private). Skema pembiayaan pengganti lainnya," paparnya.

Besaran Biaya Bangun MRT

Terlepas dari skema pembiayaan nan bakal digunakan nanti, dalam catatan detikaicom dilaporkan bahwa proyek pembangunan jalur MRT memerlukan biaya nan sangat besar. Presiden RI sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi), pernah membeberkan anggaran nan dibutuhkan untuk membangun MRT.

Pembangunan MRT untuk jalur bawah tanah disebut mencapai Rp 1,1 triliun per kilometer (km), itu pun saat MRT Jakarta dibangun pada medio 2013 lalu. Saat ini biaya pembangunan per km sudah naik mencapai Rp 2,3 triliun.

"Kalau kita bayangannya subway, LRT, MRT itu biayanya gede banget mahal. Saya sampai hafal, waktu MRT dibangun pertama kali di Jakarta dibangun itu per kilometer MRT nan bawah tanah itu Rp 1,1 triliun. Sekarang sudah Rp 2,3 triliun," ungkap Jokowi dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Juni 2024 lalu.

"Tolong tunjuk jari kota mana nan siap membangun MRT dengan APBD-nya? Itu 1 kilometer Rp 2,3 triliun," katanya.

Selain itu berasas pengalaman pembangunan proyek MRT Jakarta Fase 2A dari Bundaran HI-Kota nan saat ini tetap berjalan, proyek ini dibangun dengan biaya sekitar Rp 25,3 triliun melalui biaya pinjaman kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang.

Melihat besarnya biaya nan dibutuhkan,, senelumnya Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan proyek ini tidak bakal bisa terealisasi jika kelak hanya bakal mengandalkan anggaran baik Pemprov Banten maupun Pemkot Tangsel.

"Saya kira jika anggaran pemda nggak cukup itu, bangun MRT tuh mahal. (Pembiayaan) mesti dibantu pusat, (anggaran) pemda nggak cukup lah," kata Djoko saat dihubungi detikaicom, Rabu (24/4/2024).

Menurut Djoko, anggaran pemda hanya cukup untuk membangun transportasi umum penunjang MRT jika betul proyek ini terealisasi. Oleh lantaran itu, lebih baik jika pembangunan MRT dilakukan dengan biaya support dari pemerintah pusat, sedangkan pemda membangun transportasi umum penunjang.

'Isi Kantong' Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan

Berdasarkan situs resmi Pemprov Banten, Penetapan APBD Banten untuk Tahun 2025 sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024. Di mana total shopping pemerintah wilayah tersebut direncanakan sebesar Rp 11.841.736.991.497 (Rp 11,84 triliun).

Sedangkan rencana shopping wilayah APBD Tangerang Selatan 2025 tertuang dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 51 Tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp 4.995.116.023.170 (Rp 4,99 triliun). Anggaran ini sudah termasuk shopping operasi, shopping modal, dan shopping tidak terduga Pemkot.

Dari anggaran tersebut (APBD Banten dan Tangerang Selatan), terlihat bakal susah untuk membangun MRT sampai ke Tangerang Selatan jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah. Terlebih mengingat biaya nan dibutuhkan untuk membangun jalur transportasi umum ini bisa mencapai Rp 2,3 triliun per km.

(fdl/fdl)