Jelang Lebaran, Begini Kondisi Industri Keuangan Syariah

Jakarta, detikai.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat indeks saham syariah (ISSI) ikut mengalami kontraksi pada Maret 2025. ISSI turun 6,6% secara tahunan (yoy) dengan jumlah saham syariah bertambah 1,46% yoy. 

Sementara itu, industri perbankan syariah membukukan pertumbuhan pembiayaan 9,17% yoy menjadi Rp 642,64 triliun per Maret 2025. Angka ini di bawah rata-rata industri nan membukukan pertumbuhan 10,3% yoy pada periode nan sama. 

Namun tercatat biaya pihak ketiga (DPK) bank syariah naik lebih tinggi dibandingkan dengan industri, ialah naik 7,91% yoy menjadi Rp 729,56 triliun. 

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam konvensi pers RDK, Jumat (11/4/2025) mengatakan bahwa pertumbuhan pembiayaan bank syariah didorong oleh aset nan naik 7,46% yoy menjadi Rp 949,56 triliun. 

Mirza juga menjabarkan, mengenai pembaruan pemisahan unit syariah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, 41 perusahaan asuransi/reasuransi telah menyampaikan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) pada Desember 2023, dimana 29 unit upaya syariah menyatakan bakal melakukan spin-off.

"Pada tahun 2025 direncanakan 18 UUS melakukan spin off dan 8 UUS bakal melakukan pengalihan portofolio kepada perusahaan asuransi nan telah ada," sebutnya.

Selain itu, lanjutnya, OJK juga terus melakukan penguatan kerjasama dan aliansi strategis pengembangan finansial syariah, termasuk meningkatkan literasi dan inklusi finansial syariah.

Sejumlah langkah nan dilakukan yaitu, tencana penyusunan kitab khutbah PPDP syariah nan dapat digunakan oleh para pemuka kepercayaan maupun tenaga pengajar untuk memberikan literasi mengenai asuransi syariah kepada masyarakat.

Selanjutnya, juga dilakukan penyelenggaraan kajian pengembangan asuransi karbon syariah, nan antara lain memuat potensi support asuransi syariah pada perdagangan karbon. Ke depan, industri asuransi syariah diharapkan dapat meningkatkan perannya pada sustainable finance, didukung dengan kapabilitas dan kapabilitas industri nan memadai.

Terakhir, OJK berbareng dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, dan Kementerian Agama RI, meluncurkan program Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) di Wilayah Pedesaan melalui pembentukan Unit Layanan Keuangan Syariah, sebagai salah satu upaya peningkatan inklusi finansial syariah hingga masyarakat pelosok melalui optimasi peran strategis Penyuluh Agama di Desa dalam memberikan edukasi mengenai finansial syariah kepada masyarakat.

"Masyarakat desa dapat mengakses produk/layanan finansial syariah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) nan dikukuhkan sebagai Agen Laku Pandai Syariah oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah," ungkapnya.

(mkh/mkh)

Next Article Di Tengah Huru-hara Tarif Trump, OJK Beberkan Kondisi Sektor Keuangan