ARTICLE AD BOX
detikai.com, Jakarta - Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dari tingkat akar rumput, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, menggagas dan mendorong kerjasama lintas sektor dalam peluncuran Program Jaksa Mandiri Pangan.
Bertempat di Desa Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten, Reda datang dalam aktivitas Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Kejaksaan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku industri.
Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional nan lebih luas ialah Jaksa Garda Desa dan Jaksa Mandiri Pangan, nan bermaksud untuk membangun ekosistem desa nan berdikari secara ekonomi dan handal dalam menghadapi tantangan pangan masa depan.
Dalam sambutannya, Reda menekankan pentingnya pengelolaan Dana Desa nan akuntabel dan tepat sasaran. Pria nan juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tersebut menginginkan ada nilai tambah nan dirasakan masyarakat.
“Setiap rupiah dari Dana Desa kudu bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Petani sebagai tulang punggung desa tidak boleh lagi terjebak dalam ketidakpastian nilai dan pasar. Melalui kerjasama ini, kita mau pastikan ada nilai tambah nyata nan dirasakan masyarakat desa,” ujarnya.
Acara tersebut dihadiri beragam tokoh antara lain Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Gubernur Banten, Kepala Kejati Banten, serta ketua dari empat kabupaten pilot project ialah Kabupaten Tangerang, Serang, Pandeglang, dan Lebak. Hadir pula perwakilan dari Telkom University, PT Pupuk Indonesia, dan PT Paskomnas Indonesia selaku mitra strategis dalam program ini.
Nota kesepahaman nan ditandatangani mencakup sejumlah aspek strategis, mulai dari pengelolaan lahan pertanian dan hortikultura secara tepat guna dengan teknologi terapan, penguatan kapabilitas BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal, integrasi pengedaran dan pemasaran hasil tani melalui skema kemitraan berkelanjutan, penerapan sistem real-time monitoring village management funding alias jaga desa untuk pengawasan biaya desa secara transparan dan efisien.
Provinsi Banten dipilih sebagai wilayah percontohan lantaran dianggap mempunyai potensi besar dalam sektor pertanian, serta menjadi salah satu penyangga utama area Jabodetabek.
Selain luasnya lahan pertanian, wilayah ini juga mempunyai ekosistem pengedaran hasil bumi nan berkembang dengan pesat, didukung oleh keberadaan pasar induk dan tingginya permintaan dari masyarakat urban.