ARTICLE AD BOX
detikai.com
Selasa, 22 Apr 2025 20:46 WIB

Jakarta, detikai.com --
Pemerintah Israel menolak visa puluhan personil parlemen dan pejabat Prancis dua hari menjelang kunjungan mereka ke Negeri Zionis dan wilayah Palestina.
Kementerian Dalam Negeri Israel menyatakan visa 27 pejabat dan personil parlemen Prancis telah ditolak di bawah undang-undang nan mengizinkan otoritas melarang masuk orang-orang nan berpotensi melawan Israel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dua puluh tujuh delegasi ini terdiri dari wakil Majelis Nasional dari partai Ekologis ialah Francois Ruffin, Alexis Corbiere, dan Julie Ozenne.
Kemudian, wakil Partai Komunis Soumya Bourouaha, senator Komunis Marianne Margate, serta wali kota hingga personil parlemen lokal nan berpatokan kiri.
Dalam sebuah pernyataan, 17 delegasi nan berasal dari Partai Ekologis dan Komunis menyatakan bahwa mereka telah menjadi korban balasan kolektif oleh Israel. Mereka menjelaskan bahwa mereka diundang untuk ikut dalam perjalanan selama lima hari ke Israel oleh konsulat Prancis di Yerusalem.
Para delegasi pun beriktikad untuk mengunjungi Israel dan wilayah Palestina sebagai bagian dari misi mereka "memperkuat kerja sama internasional dan budaya damai."
"Untuk pertama kalinya, dua hari sebelum keberangkatan kami, otoritas Israel membatalkan visa masuk kami nan telah disetujui bulan lalu," ucap mereka dalam pernyataan, seperti dikutip AFP.
"Kami mau tahu apa nan menyebabkan keputusan mendadak nan mirip dengan balasan kolektif ini," lanjut mereka.
Para delegasi menyatakan penolakan visa nan mereka alami ini menunjukkan kerusakan besar dalam hubungan diplomatik Prancis dan Israel. Mereka pun mendesak pemerintah Prancis segera turun tangan dan memastikan Israel membiarkan mereka mengunjungi negara itu.
"Terang-terangan melarang pejabat terpilih dan personil parlemen untuk berjalan tidak bisa dikesampingkan begitu saja," seru mereka.
Hubungan Prancis dan Israel menegang usai Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bakal segera mengakui Palestina sebagai suatu negara.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu marah dengan niat tersebut dan menyatakan bahwa mendirikan negara Palestina di sebelah Negeri Zionis bakal menjadi "hadiah besar bagi terorisme".
Penolakan visa oleh Israel sendiri bukan kali pertama terjadi. Pada Februari, Israel melarang masuk dua wakil parlemen sayap kiri Eropa, Rima Hassan dan Lynn Boylan.
Bulan ini, pihak berkuasa Israel juga menahan sejumlah personil parlemen Inggris dari Partai Buruh di airport Tel Aviv dan mendeportasi mereka dengan argumen nan sama, ialah berpotensi melakukan tindakan perlawanan terhadap Israel.
(blq/bac)
[Gambas:Video CNN]