Intervensi Menyeluruh Turunkan Kemiskinan Jateng Jadi 9,48 Persen

Jakarta, detikai.com --

Berbagai upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menurunkan nomor kemiskinan di wilayahnya menuai hasil manis. Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng pada Jumat (25/7) menyatakan bahwa persentase masyarakat miskin pada Maret 2025 tersisa 9,48 persen, menurun 0,10 persen poin dibanding September 2024 nan mencapai 9,58 persen.

Sedangkan jumlah masyarakat miskin pada Maret 2025 sebanyak 3,37 juta orang, turun 29,65 ribu orang dibanding September 2024. Persentase masyarakat miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 9,71 persen, turun menjadi 9,10 persen pada Maret 2025. Sementara persentase masyarakat miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,34 persen, turun menjadi 9,92 persen pada Maret 2025.

Jumlah masyarakat miskin di perkotaan pada Maret 2024 sebanyak 1,84 juta orang, turun sebanyak 88,79 ribu orang menjadi 1,75 juta orang pada Maret 2025. Sementara itu, masyarakat miskin di perdesaan pada Maret 2024 sebanyak 1,87 juta orang menjadi 1,62 juta orang pada Maret 2025.

Wakil Gubernur (Wagub) Jateng, Taj Yasin menyampaikan, catatan penurunan itu merupakan hasil dari intervensi menyeluruh di beragam bidang, mencakup pendidikan, kesehatan, hingga support rumah tidak layak huni (RTLH).

"Kemiskinan itu kan indikatornya banyak. Dari indikator-indikator nan ada itu, sudah kita kerjakan semuanya," kata Taj Yasin, Jumat (25/7).

Taj Yasin mengingatkan agar tak berpuas diri dengan penurunan ini. Menurutnya, tetap dibutuhkan penguatan kerjasama lintas sektor guna meningkatkan capaian, misalnya mengenai pembenahan sistem info sebagai fondasi pengentasan kemiskinan nan lebih tepat sasaran.

"Salah satunya sesuai dengan pengarahan dari Menteri Sosial nan menyebut ada perubahan dari DTKS menjadi DT-SEN alias Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, perubahan-perubahan ini kudu kita kawal," katanya.

Adapun kerjasama lintas sektor itu dapat dilakukan dengan melibatkan organisasi masyarakat, perguruan tinggi, maupun komponen lainnya untuk mempercepat pembangunan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Tak kalah penting, adalah kerja sama lintas dinas. Taj Yasin menegaskan, kemiskinan mempunyai banyak aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan kondisi tempat tinggal, sehingga memerlukan kerja sama lintas dinas.

"Ketika kita sudah menemukan satu keluarga, kudu dilihat, keluarganya sakit alias tidak, kondisinya bagaimana, anaknya bagaimana, sekolahnya bagaimana. Kalau belum ada (intervensi), maka ego sektoral ini nan kudu kita hilangkan, kita tanggalkan," paparnya.

Lebih lanjut, Taj Yasin mendorong agar seluruh dinas ikut bertanggung jawab terhadap beragam parameter kemiskinan, bukan hanya nan sesuai tupoksi masing-masing.

"Maka indikator-indikator kemiskinan ini kudu kita titipkan di setiap Organsiasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga ketika ada penemuan di satu indikator, mereka juga kudu mendatangi parameter nan lain," pungkas Taj Yasin.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]