Interupsi Paripurna, Fraksi Pks Minta Dpr Bentuk Pansus Kasus Pagar Laut

detikai.com, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna DPR, Selasa (21/1/2025).

Fraksi PKS meminta pembentukan panitia unik (Pansus) untuk mendalami kasus pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang.

"Fraksi PKS mengusulkan untuk meminta ketua DPR membentuk pansus mengenai dengan kasus pemagaran laut untuk mendukung upaya tata kelola laut nan lebih bertanggung jawab," kata Riyono dalam interupsinya.

Fraksi PKS juga mendesak pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat pesisir, khususnya nelayan dengan memastikan mereka tetap mempunyai akses untuk melaut tanpa halangan akibat pemagaran laut ilegal.

"Mengusut tuntas kasus pemagaran laut agar tidak menjadi preseden jelek dalam upaya penegakan norma dan tata kelola lautan di Indonesia," ujarnya.

PKS meminta pemerintah kudu tindak tegas pihak-pihak nan terlibat dalam pemagaran terlarangan kudu diambil guna menjaga keadilan dan keberlanjutan sektor perikanan nasional.

"Demikian petunjuk nan kami sampaikan semoga pemerintah segera bisa mengambil langkah-langkah untuk kepentingan masyarakat dan keberlanjutan sumbe daya laut kita," pungkasnya.