Indonesia Jadi Juru Kunci Penanganan Pandemi Global Who

Jakarta, detikai.com - Indonesia memainkan peran kunci dalam penyusunan WHO Pandemic Agreement, kesepakatan dunia baru untuk penanganan pandemi nan rampung dirundingkan di Jenewa, Swiss, pada Rabu (16/4/2025) waktu setempat.

Kesepakatan ini tercapai setelah 13 putaran resmi dan puluhan pertemuan informal sejak awal pembahasan pada Februari 2022. Penyelesaian ini menandai komitmen negara-negara personil WHO dalam memperkuat sistem kesehatan dunia sekaligus menghidupkan kembali semangat multilateralisme di tengah tantangan global.

"Indonesia tampil sebagai penggerak utama dalam memperjuangkan prinsip kesetaraan (equity) dan solidaritas dunia selama negosiasi," tulis pernyataan PTRI Jenewa kepada detikai.com, Kamis (24/4/2025).

Sebagai inisiator golongan Group for Equity (GfE) nan terdiri dari lebih dari 30 negara berkembang, Indonesia aktif mendorong akses nan setara terhadap vaksin, obat-obatan terapeutik, dan diagnostik selama masa pandemi. Salah satu capaian krusial dari kesepakatan ini adalah pembentukan sistem Pathogen Access and Benefit-Sharing (PABS), nan diyakini bakal mempercepat dan memeratakan akses terhadap produk kesehatan selama krisis global.

Selain itu, kesepakatan ini juga mencakup pendirian Global Supply Chain and Logistics Network (GSCL) untuk mendukung pengedaran produk kesehatan. Tak hanya itu, WHO Pandemic Agreement juga memuat beragam komitmen mengenai pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi di masa depan.

"Ini mencakup penguatan tenaga kesehatan, riset dan pengembangan (R&D), transfer teknologi, diversifikasi produksi perangkat kesehatan, hingga penguatan sistem izin dan pengawasan," tambah pernyataan PTRI Jenewa.

Kesepakatan ini rencananya bakal diadopsi dalam pertemuan World Health Assembly (WHA) ke-78 nan digelar pada 19-27 Mei 2025. Meski demikian, penerapan penuh baru bakal melangkah setelah negara-negara menyepakati rincian teknis di dalam lampiran (Annex) nan bakal mulai dibahas pada September 2025.

Sebagai negara pelopor prinsip keadilan dalam perjanjian ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung penerapan kesepakatan secara efektif. Pemerintah menekankan respons pandemi ke depan kudu dibangun atas dasar kerja sama lintas negara nan inklusif dan berkeadilan, tanpa meninggalkan satu pun negara dalam menghadapi krisis kesehatan global.