Ikut Aksi Kamisan, Eks Deputi Ksp Ajak Warga Tak Takut Tolak Uu Tni

Jakarta, detikai.com --

Mantan Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho mengatakan rakyat tak perlu takut untuk menyuarakan penolakan terhadap hasil revisi UU TNI nan baru saja disahkan DPR.

Ia mengatakan penolakan terhadap UU TNI bisa ditempuh lewat pengetesan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Mungkin tetap panjang jalannya. Penolakan atas RUU TNI nan sudah diketok palu hari ini terus digaungkan. Kalau perlu langsung judicial review lagi," kata Yanuar dalam orasinya di Aksi Kamisan ke-856 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/3).

Yanuar sempat mengenalkan jika dirinya pernah menjabat sebagai Deputi di KSP selama tujuh tahun sejak era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Dan sekarang saya di sini memprotes mereka nan ada di sana [menunjuk arah Istana]," kata dia.

Yanuar mengatakan banyak pihak menganggap revisi UU TNI nan telah disahkan sebagai muslihat dan pembohongan.

Terlepas dari itu semua, dia menekankan bahwa rakyat tak perlu takut untuk bersuara menyatakan penolakan. Menurutnya, penguasa paling suka untuk mengontrol rakyat dengan rasa takut.

"Kita tak boleh takut. Jangan pernah gadaikan diri kita dan hanya bilang enggak mau. Karena kelak jangan-jangan itu nan dimaksud mereka. Kalau Anda tunduk, Anda menyerah. Kita tak boleh menyerah," ucap Yanuar.

Selain itu, Yanuar memandang Indonesia sekarang berada di persimpangan jalan nan menentukan nasib bangsa. Ia mengatakan buah hasil reformasi 1998 satu demi satu sudah dihancurkan, mulai dari KPK sampai kembalinya dwifungsi TNI.

Ia mengatakan bakal ada tipu muslihat lain ke depannya. Dia beranggapan tetap ada rencana DPR untuk merevisi UU Polri. Karena itu, napas masyarakat sipil kudu panjang untuk menolak patokan tersebut.

"Akan ada revisi UU Polri. Napas Anda kudu panjang. Dan Anda tak boleh takut menyuarakan perihal sama pada saatnya nanti. Lawan," kata dia.

Pembahasan RUU TNI dinilai tidak transparan dan buru-buru. Selain itu, penduduk menilai RUU TNI ini menjadi pintu masuk bangkitnya dwifungsi angkatan bersenjata.

Namun, pemerintah dan DPR tetap mengesahkannya dalam rapat paripurna pada pagi tadi. Sejumlah komponen masyarakat sipil menggelar demonstrasi hari ini menolak UU TNI.

(rzr/tsa)

[Gambas:Video CNN]