Gus Ipul Ajak Kepala Daerah Se-ntt Dukung Dtsen Dan Sekolah Rakyat

Sedang Trending 3 jam yang lalu
ARTICLE AD BOX

Kemensos | detikai.com

Rabu, 19 Mar 2025 13:42 WIB

Gus Ipul menjelaskan, kepala wilayah mempunyai tanggungjawab memutakhirkan DTSEN melalui proses pengesahan terhadap hasil verifikasi nan telah dilakukan di lapangan. (Foto: arsip Kemensos)

Jakarta, detikai.com --

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendorong peran aktif para kepala wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam mendukung proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Di hadapan Gubernur NTT dan bupati/wali kota se-NTT, Gus Ipul menjelaskan, kepala wilayah mempunyai tanggungjawab memutakhirkan DTSEN melalui proses pengesahan terhadap hasil verifikasi nan telah dilakukan di lapangan.

"Data itu (DTSEN) saya minta persetujuan bupati/wali kota, jadi info bansos itu kudu ditandatangani oleh bupati/wali kota agar info bisa dimutakhirkan. Semua info bansos itu sejatinya kudu melalui proses disetujui oleh kepala wilayah masing-masing," kata Gus Ipul di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) pada Selasa (18/3) malam.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gus Ipul mengatakan, tiap-tiap kepala wilayah juga dapat berkontribusi dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat nan dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

"Jadi ada Sekolah Rakyat untuk masyarakat miskin ekstrem dan miskin di desil 1 dan 2 DTSEN. Tentu sekolah ini diperuntukkan bagi mereka di sekitar letak nan tanahnya milik kabupaten/kota," ucap Gus Ipul.

Adapun mengenai model pendirian Sekolah Rakyat, dapat berasal dari revitalisasi aset milik pemerintah daerah. Untuk itu, Gus Ipul mendorong koordinasi nan lebih sigap sehingga Kemensos segera mendapatkan info usulan revitalisasi aset dan tanah milik pemda untuk dijadikan letak Sekolah Rakyat.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengingatkan bahwa saat ini proses ground checking alias uji petik DTSEN sedang dilakukan pendamping sosial di seluruh Indonesia, nan mana proses itu sangat memerlukan peran aktif pemerintah daerah.

"Saya minta dukung pemutakhiran lewat Dinsos, jadi Kadinsos bapak-ibu sekalian minta dikabari. nan bakal mengusulkan info itu adalah Kadinsos," ucap Gus Ipul.

Ke depannya, pemerintah wilayah bakal diberikan kewenangan dalam mengawasi dan memberikan penilaian keahlian terhadap para pendamping/pilar sosial nan dimiliki oleh Kemensos. Hal ini untuk memastikan proses kerjasama dan integrasi program pusat-daerah dapat terjalin dengan baik.

"Saya bakal meminta bapak-ibu untuk mengawasi pendamping kami, bobotnya 30 persen. Lewat Dinsos kelak saya minta ikut mengawasi dan mengintegrasikan program," kata Gus Ipul.

Merespons perihal itu, Gubernur NTT, Emanuel Melki Laka Lena mengataan pihaknya siap mendukung proses integrasi program Kemensos nan ada di daerah. Ia menyebut pentingnya proses pemutakhiran DTSEN dilakukan secara tepat dan jeli agar support nan diberikan tepat sasaran.

"Kami siap mendukung pemutakhiran info agar support nan diberikan tepat kepada nan membutuhkan," ucap Melki

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]

Selengkapnya