Golkar Sebut Bahlil Diserang Pengusaha Hitam Dan Mafia Minyak

detikai.com, Jakarta Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) M. Sarmuji menyatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia diserang pengusaha hitam, mafia minyak dan pertambangan.

Menurut Sarmuji, perihal itu terjadi lantaran kebijakan-kebijakan nan diambil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berpihak kepada rakyat dan membuka kesempatan bagi sektor upaya mini dan menengah (UMKM) untuk ikut serta dalam pengelolaan pertambangan.

"Kami menilai kebijakan ini adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. UMKM kudu mendapat akses nan lebih besar, dan kebijakan Menteri Bahlil sudah membuktikan bahwa negara datang untuk mereka," ujar Sarmuji dalam keterangannya, Sabtu (7/6/2025).

Selama ini, katanya, sektor pertambangan nasional condong didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Kebijakan nan bertindak sebelumnya lebih banyak menguntungkan kepentingan korporasi, apalagi membuka ruang lebar bagi kepentingan asing melalui kebijakan impor dan lainnya.

Hal itu telah lama menjadi keluhan banyak pihak, terutama pelaku UMKM nan hanya menjadi penonton di negeri sendiri. "Kebijakan baru ini adalah koreksi krusial agar mereka juga bisa menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional," ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu.

Sejak menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengambil langkah berani dengan memperkenalkan kebijakan nan lebih populis. Salah satunya adalah keterlibatan UMKM dalam pengelolaan tambang, sehingga mereka nan selama ini terpinggirkan memperoleh ruang partisipasi nan lebih besar. Ini menjadi angin segar bagi perekonomian nasional dan mendukung pemerataan kesejahteraan.

Menteri Bahlil Lahadalia, kata Sarmuji, juga mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) besar nan selama ini ditelantarkan dan berencana membaginya kepada UMKM, terutama nan berasal dari wilayah setempat.

Langkah ini memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap pelaku upaya lokal dan memastikan bahwa potensi sumber daya alam dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan rakyat.

"Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia adalah langkah maju untuk mendistribusikan kesejahteraan secara lebih adil. Ini menunjukkan bahwa negara datang untuk rakyat, bukan hanya untuk segelintir pengusaha besar,” tegasnya.

Kementerian ESDM menghentikan sementara operasi pertambangan nikel, milik PT GAG Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pemberhentian operasi hingga proses verifikasi lapangan dilakukan oleh Kementerian ESDM.