Fakta-fakta Rapat Tertutup Panja Ruu Tni Di Hotel Mewah Akhir Pekan

Jakarta, detikai.com --

Komisi I DPR RI telah menggelar rapat panitia kerja (panja) untuk mengebut pembahasan revisi UU 34/2004 tentang TNI atau RUU TNI selama dua hari pada akhir pekan lampau ialah Jumat (14/3) dan Sabtu (15/3) di hotel bintang lima, Fairmont, Senayan, Jakarta.

Rapat tertutup itu disebut berjalan maraton apalagi hingga malam hari sehingga para personil majelis kudu menginap di hotel tersebut.

Namun, rapat tertutup berbareng pemerintah di hotel mewah tersebut menuai kontroversi hingga gelombang kritik masyarakat sipil. Sebab, pembahasan RUU dinilai tidak transparan, terlalu terburu-buru, dan ironi di tengah efisiensi anggaran.

"Di tengah sorotan publik terhadap revisi Undang-Undang TNI, Pemerintah dan DPR justru memilih membahas RUU ini secara tertutup di hotel mewah pada akhir pekan. Kami memandang langkah ini sebagai corak dari rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan izin nan berakibat luas terhadap tata kelola pertahanan negara," demikian pernyataan koalisi sipil nan diterima Sabtu (15/3) malam.

Dan, berikut fakta-fakta rapat tersebut berasas rangkuman CNNIndonesia.com:

Koalisi sipil geruduk rapat

Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menggelar tindakan penolakan rapat panja RUU TNI nan digelar di salah satu hotel mewah di Jakarta Pusat tersebut.

Tiga orang massa tindakan membawa poster dengan narasi kritik dan langsung menyelinap masuk ruang rapat sekitar pukul 17.49 pada Sabtu lalu.

Setelah ditarik dan didorong keluar dari ruang rapat oleh petugas keamanan hingga terjatuh, mereka tetap melancarkan tindakan penolakan atas RUU TNI dengan berteriak dan meminta rapat dihentikan.

"Bapak ibu nan terhormat, nan katanya mau dihormati, kami menolak adanya pembahasan di dalam, kami menolak adanya Dwifungsi ABRI, hentikan proses pembahasan RUU TNI," kata Wakil Koordinator KontraS Andri Yunusdi letak itu.

ABRI adalah tentara Indonesia di masa Orde Baru nan dipimpin Presiden kedua RI Soeharto. Setelah gelombang reformasi 1998 nan menjatuhkan Soeharto, ABRI berubah jadi TNI dan dwifungsinya dihapus.

Alasan DPR gelar rapat di hotel mewah

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan rapat di hotel bintang lima untuk membahas RUU TNI itu sudah sesuai patokan lantaran rapat sangat mendesak.

Ia merujuk pada patokan Tata Tertib DPR Pasal 254 nan mengatur aktivitas rapat nan sangat mendesak diperbolehkan dilakukan di luar Gedung DPR.

"Kita bicara patokan dulu gitu ya, patokan berangkaian dengan rapat-rapat dengan urgensitas tinggi itu dimungkinkan untuk tidak di gedung DPR," jelasnya kepada wartawan, Sabtu (15/3).

Indra menyatakan hotel Fairmont juga dipilih lantaran sesuai dengan anggaran nan dimiliki oleh DPR setelah membandingkan tempat lain.

"Kita sudah menjajaki juga ke beberapa tempat. Ada 5-6 tempat nan sudah dijajaki, tapi nan available ya hanya ini, dan pertimbangannya tentu lantaran ada government rate nan ASBM-nya [Alokasi Satuan Biaya Masukan) terjangkau dengan standar DPR," tutur dia.

Lebih lanjut, Indra menjelaskan rapat digelar di hotel bintang lima ini lantaran para personil rapat memerlukan waktu istirahat. Sebab, rapat digelar secara maraton.

"Karena rapat-rapat ini sifatnya maraton bisa jadi selesai bukan malam tapi awal hari gitu ya. Jadi butuh waktu rehat dan paginya kudu mulai lagi gitu ya," kata Indra nan juga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah kedudukan personil (RJA) DPR di KPK itu.

Rantis Koopsus kawal rapat

Saat rapat panja DPR di gelar di Fairmont, terlihat di luar hotel itu diparkir sejumlah kendaraan rantis milik TNI.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Hariyanto membenarkan adanya kendaraan taktis (rantis) bertuliskan Koopssus TNI alias Komando Operasi Khusus TNI nan berjaga di depan Hotel Fairmont saat rapat panja RUU TNI.

Hariyanto menyatakan keberadaan rantis nan turut beredar dan menjadi perbincangan di media sosial itu sekadar untuk support pengamanan.

"Perbantuan pengamanan saja. Rapat Panja DPR RI, Menhan, dan beberapa kementerian nan ditunjuk," kata Hariyanto kepada CNNIndonesia.com, Minggu (16/3).

Baca laman selanjutnya