Elon Musk Acak-acak Amerika: Pns Dipecat, Data Pribadi Disekap

Jakarta, detikai.com - Sejumlah 'tangan kanan' Elon Musk nan ditugaskan menjalankan Office of Personnel Management (OPM), lembaga sumber daya manusia pemerintah AS, dilaporkan 'mengusir' Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari sistem komputer nan berisi info pribadi jutaan pegawai federal.

Mengutip Reuters, Sabtu (1/2/2024) langkah ini terjadi di tengah perombakan besar-besaran pemerintahan nan dilakukan Presiden Donald Trump sejak menjabat 11 hari lalu.

Trump sendiri diketahui telah memecat dan menyingkirkan ratusan PNS sebagai bagian dari strateginya untuk merampingkan birokrasi dan menggantikannya dengan para 'loyalis'.

CEO Tesla dan pemilik X ini diberi tugas oleh Trump untuk memangkas jumlah tenaga kerja sipil pemerintahan. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 2,2 juta orang.

Musk bergerak sigap dengan menempatkan sekutunya di OPM, lembaga nan bertanggung jawab atas manajemen kepegawaian federal.

Berdasarkan sumber Reuters, beberapa pegawai senior di OPM kehilangan akses ke sistem info departemen, termasuk Enterprise Human Resources Integration pedoman info nan berisi info penting. Seperti tanggal lahir, nomor Jaminan Sosial (Social Security), penilaian kinerja, alamat rumah, tingkat gaji, dan lama masa kerja pegawai pemerintah.

"Kami tidak bisa memandang apa nan mereka lakukan dengan sistem komputer dan data. Ini sangat mengkhawatirkan. Tidak ada pengawasan. Ini menimbulkan implikasi nyata terhadap keamanan siber dan akibat peretasan," ungkap salah satu pejabat.

Para pejabat nan terdampak tetap dapat mengakses email tetapi tidak lagi mempunyai akses ke kumpulan info besar nan mencakup seluruh tenaga kerja federal. Hingga buletin ini diterbitkan, pihak OPM, Gedung Putih, dan tim baru nan ditunjuk belum memberikan tanggapan.

Sementara itu, OPM mulai mengirimkan memo nan tidak biasa, menghindari style bahasa birokrasi kaku. Memo tersebut mendorong pegawai untuk mempertimbangkan tawaran pesangon guna mengundurkan diri dan berlibur.

Don Moynihan, guru besar di Ford School of Public Policy, Universitas Michigan, menilai tindakan di OPM ini memunculkan kekhawatiran mengenai pengawasan kongres serta gimana Trump dan Musk memperlakukan birokrasi federal.

"Ini membikin siapapun di luar lingkaran dalam Musk di OPM semakin susah mengetahui apa nan sedang terjadi," ujar Moynihan.

(fab/fab)