Ekonomi Jadi Tantangan Besar Pemerintahan Prabowo

Jakarta -

Penilaian publik terhadap keahlian pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada enam bulan pertama tetap terbilang cukup tinggi. Namun masalah ekonomi menjadi tantangan terbesar pemerintah saat ini.

Berdasarkan riset Indonesia Social Insight (IDSIGHT), sebanyak 74,6 persen masyarakat menilai positif keahlian Presiden Prabowo, sementara 15,4 persen memberikan penilaian negatif. Untuk Wakil Presiden Gibran, nomor kepuasan mencapai 73,5 persen, dengan 14,2 persen penilaian negatif.

Meski demikian, terjadi sedikit penurunan dibandingkan periode 100 hari pertama pemerintahan. Saat itu, tingkat kepuasan terhadap Prabowo mencapai 83,4 persen dan Gibran 78,2 persen.

Survei IDSIGHT dilakukan dengan menganalisis tanggapan terhadap konten media sosial di Instagram, X/Twitter, FB Page, dan TikTok sepanjang 6-15 April 2025. Keempat platform tersebut dipilih lantaran merupakan media sosial nan paling banyak digunakan masyarakat Indonesia.

Direktur Komunikasi IDSIGHT Johan Santosa mengatakan keahlian ekonomi menjadi salah satu tantangan terbesar nan dihadapi pemerintah saat ini. "Kinerja Presiden Prabowo pada enam bulan pemerintahan dinilai positif hingga 74,6 persen, dengan tantangan soal ekonomi dan aspek komunikasi kebijakan publik," ujarnya di Jakarta, Minggu (27/4/2025).

Menurut Johan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga menyentuh Rp17.000 serta gejolak di bursa saham turut memperburuk sentimen publik. Kekhawatiran masyarakat soal kenaikan biaya hidup, sulitnya mencari kerja, serta keresahan generasi muda nan muncul dalam aktivitas #KaburAjaDulu memperlihatkan tantangan ekonomi nan nyata.

Selain itu, tekanan eksternal seperti perang jual beli dunia akibat kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump juga diperkirakan memperburuk situasi ekonomi nasional. Hal ini berpotensi menghalang beragam program prioritas nan digagas pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk program makan bergizi cuma-cuma (MBG) nan memerlukan anggaran besar.

Dalam upaya memperbaiki komunikasi publik, Prabowo telah mengambil sejumlah langkah, termasuk menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai ahli bicara presiden. Sebelumnya, Prabowo sempat mengakui adanya kelalaian Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengenai pernyataan kontroversial soal kejadian teror kepala babi di instansi media Tempo.

Pemerintah juga dihadapkan pada sorotan publik mengenai janji pembuatan 19 juta lapangan kerja di tengah maraknya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kekhawatiran bakal akibat negatif dari masifnya penggunaan kepintaran buatan (AI).

Isu lain nan mencuat adalah perlunya izin untuk perlindungan pekerja imajinatif serta tuntutan penyelesaian RUU Perampasan Aset nan dinilai krusial dalam memberantas korupsi. Masyarakat berambisi pemerintah dapat menunjukkan ketegasan lebih terhadap para pelaku korupsi di tengah beragam tantangan nan sedang dihadapi.

(rrd/rir)