Efisiensi Anggaran, Mobil Listrik Pejabat Bumn Diganti Jadi Hybrid

Jakarta, detikai.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memangkas pagu anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp 115,6 miliar dari total pagu awal 2025 sebesar Rp 277,5 miliar. Saat ini sisa anggaran nan ada sebesar Rp 161,9 miliar.

Erick mengungkapkan, hasil dari pemangkasan anggaran berakibat pada sejumlah pos termasuk akomodasi ketua nan dikurangi sebesar 70%, serta penyesuaian kendaraan dinas 66%.

"Kendaraan dinas nan kemarin kami sewa kami coba tukar lebih murah dari listrik menjadi hybrid. Harganya bisa lebih murah sampai 66%," ujarnya saat rapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (13/2).

Erick menjabarkan, anggaran awal nan sebesar Rp 277,5 miliar terdiri dari Rp 80 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN, dan Rp 197,4 untuk program support manajemen. Namun, Ia telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pemisah minumum operasional sebesar Rp 215 miliar nan terdiri dari Rp 44 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN, dan Rp 171,1 untuk program support manajemen.

"Kemarin siang kami coba mengusulkan pada Kementerian Keuangan tentu belum mendapat konfirmasi 100% tapi mereka lihat usulan bukan mengada-ngada," tuturnya.

Erick merincikan, dari besaran anggaran operasional BUMN nan sebesar Rp 215 miliar tersebut telah dilakukan pemotongan di beragam pos seperti pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 54%, pemotongan biaya pengawasan BUMN sebesar 50%, akomodasi IT sebesar 41%, pengurangan ATK sebesar 90%.

Selanjutnya, akomodasi ketua juga dikurangi sebesar 70%, penyesuaian kendaraan dinas 66%. Selain itu, ada pemotongan aktivitas rapat dan meniadakan seremonial sebesar 43%, dan efisiensi pemakaian gedung sebesar 39%.

"Kami tetap berkomunikasi walaupun memang kemarin apa nan kami dapat Rp 161,9 miliar semoga ada jalan kita tunggu 1-2 bulan kedepan," pungkasnya.

(fsd/fsd)

Next Article BI Surplus Rp 55,6 T Hingga September 2024