ARTICLE AD BOX
detikai.com, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan alias PCO, Ujang Komaruddin menyatakan, pemerintah menyambut baik aspirasi Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) mengenai usulan agar kewenangan milik atas tanah bagi koperasi sebagai bagian dari reforma agraria nan setara dan berkepanjangan dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
Hal ini disampaikan oleh Ujang Komarudin pada Focus Group Discussion (FGD) Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) berjudul “Urgensi Hak Milik atas Tanah untuk Koperasi sebagai Perwujudan Reforma Agraria Berkeadilan dan Berkelanjutan” di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).
Ujang mengutip pidato Presiden Prabowo pada peringatan Hari Buruh Internasional, nan menyoroti ketimpangan penguasaan ekonomi dan agraria di Indonesia.
“Hari ini, 80 persen tanah dikuasai oleh satu persen orang Indonesia. Oleh lantaran itu, Pak Prabowo mau bangsa ini ditata kembali termasuk mengenai UU Perkoperasian itu,” ujar Ujang.
Ia menjelaskan bahwa Presiden telah membentuk BUMN unik berjulukan Agrinas untuk merebut kembali lahan-lahan terlarangan nan digunakan untuk tanaman sawit.
“Ada banyak sawit gelap nan izinnya satu hektar tapi menguasai sepuluh hektar. Kita ambil kembali, saat ini sudah sekitar 20 ribu hektar. Ini milik negara, milik rakyat, dan kudu dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama,” jelasnya.
Ujang menyebut bahwa koperasi adalah bagian integral dari Asta Cita ketiga Presiden Prabowo, ialah membangun ekonomi rakyat. Oleh lantaran itu, penguatan kewenangan milik atas tanah untuk koperasi selaras dengan visi besar pembangunan nasional.
Ia juga menegaskan bahwa koperasi bukan hanya wadah ekonomi, tetapi juga instrumen keadilan sosial.
“Presiden Prabowo memahami betul kesenjangan dan kemiskinan di republik ini. Karena itu, koperasi desa, koperasi merah putih, semua kudu diperkuat untuk mengangkat derajat masyarakat kecil, bukan untuk bersaing, tapi untuk saling melengkapi,” katanya.
Ujang mencontohkan kunjungannya ke pabrik tahu-tempe di Bogor, di mana pelaku upaya mini berambisi bisa berkontribusi dalam program makan bergizi cuma-cuma nan menjadi prioritas pemerintah.
“Ini corak peran nyata koperasi dalam ekosistem pembangunan nasional,” tambahnya.