Dua Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Di Sumatera Barat Pada Tahun Ajaran Baru 2025/2026

detikai.com, Padang Program Sekolah Rakyat bakal segera dimulai di Sumatera Barat pada tahun aliran baru 2025-2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa tahap awal akan dibuka di dua lokasi, ialah Kota Padang dan Kabupaten Solok.

Selain itu, satu letak tambahan milik Universitas Negeri Padang (UNP) tengah dalam kajian.

"Saya mendapatkan info luar biasa, di mana teman-teman di Sumatera Barat ini antusias, bersemangat, terutama Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk menyukseskan program Presiden Prabowo dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul usai aktivitas perbincangan pilar-pilar sosial Kota Padang di instansi Gubernur Sumbar, Selasa (29/4/2025).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyambut ceria pembukaan dua sekolah rakyat di Sumbar. Dia menegaskan mendukung penuh program Sekolah Rakyat nan tengah digencarkan oleh Kemensos atas pengarahan Presiden. 

"Program Presiden Prabowo ini bukan janji manis tapi program ini datang untuk rakyat. Untuk urusan Sekolah Rakyat ini luar biasa," kata Andre. 

Andre juga mengimbau jejeran pemerintah wilayah lain untuk segera mengusulkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. 

"Sampaikan pada kepala daerahnya, ini program presiden untuk mempersiapkan ini (Sekolah Rakyat), kelak pemerintah pusat melalui Kemensos bakal membangun," ujarnya.

Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyambut hangat atas kepastian pembukaan sekolah rakyat. Dia berterima kasih dua Sekolah Rakyat sekaligus bakal dibuka di Sumbar. 

"Dari 53 Sekolah Rakyat se-Indonesia nan mendapat pertama kali (di tahap awal). Alhamdulillah Sumbar masuk, ada di Kabupaten Solok dan di BBPPKS Padang. Mudah-mudahan Sekolah Rakyat dapat dibangun di seluruh kabupaten/ kota di Sumbar," kata dia. 

Dalam kesempatan itu, Mensos Gus Ipul menekankan selain program pendidikan bagi anak-anak dari family miskin, pentingnya integrasi program Kemensos dengan program daerah, khususnya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Gus Ipul menyebut, koordinasi bakal diperkuat agar penyaluran support sosial bisa lebih terarah dan terintegrasi.

"Tahun depan kita mencoba misalnya melakukan penyaluran (bantuan sosial) pada waktu nan nyaris bersamaan, pemutakhiran info ini juga kita lakukan dengan seksama sehingga info kita makin akurat, diverifikasi setiap tiga bulan," katanya. 

Gus Ipul juga menyoroti penerima Program Keluarga Harapan (PKH) nan menerima support selama bertahun-tahun tanpa peningkatan status. Ke depan, penerima usia produktif bakal dievaluasi setiap lima tahun, selain lansia dan penyandang disabilitas. 

"Kita bakal pertimbangan agar mereka tidak berjuntai sama bansos. Mereka punya semangat naik kelas lantaran perlindungan dan agunan sosial itu sifatnya sementara, untuk mendorong mereka naik kelas," kata Gus Ipul.

Dalam rangka mempercepat graduasi penerima manfaat, Kemensos menargetkan setiap pendamping sosial mendorong minimal 10 family penerima faedah (KPM) per tahun untuk keluar dari status penerima support (graduasi). Dengan 33 ribu pendamping di seluruh Indonesia, Kemensos berambisi 330 ribu family bisa “naik kelas” setiap tahun.

Gus Ipul juga mengungkapkan dengan adanya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN) bakal meminimalisir ketidaktepatan sasaran bansos. Dengan sistem info terbaru berbasis by name, by address, pengesahan penerima bansos jadi lebih ketat. 

Salah satu kebijakan krusial adalah jika seorang Kepala Keluarga penerima bansos meninggal dunia, kewenangan support tidak serta-merta diteruskan ke keluarga, tetapi kudu divalidasi ulang.

"Kita bakal ubah peraturannya. Kalau ada nan wafat, tidak boleh dilanjutkan ke istrinya. Harus pengesahan ulang," kata Gus Ipul. 

Hadir pada aktivitas tersebut 190 pilar sosial. Mereka terdiri dari 96 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), 10 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 15 Taruna Siaga Bencana (Tagana), 9 personil Pelopor Perdamaian (Pordam), 10 Pendamping Rehabilitasi Sosial, serta 50 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). 

Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, Kemensos optimistis program pengentasan kemiskinan bakal melangkah lebih efektif dan tepat sasaran.

(*)