Dpp Desa Bersatu Deklarasi Dukung Koperasi Desa Merah-putih

detikai.com, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Desa Bersatu secara resmi menyatakan support penuh terhadap pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi desa dan mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah.

Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Desa 2025 nan digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (18/3/2025) malam.

“Kami bakal mendeklarasikan beberapa poin penting, termasuk support desa terhadap Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Setuju?” kata Asri dalam sambutannya.

“Setuju!” sahut para peserta nan hadir.

Rakornas Desa 2025 mengusung tema "Komitmen Desa dalam Mendukung Suksesnya Asta Cita Pemerintah Prabowo-Gibran" dan dihadiri perwakilan organisasi desa dari 37 provinsi. Besok, agenda bakal dihadiri 1.500 perwakilan organisasi desa dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Asri menegaskan, meskipun mendukung koperasi sebagai solusi ekonomi desa, pemerintah juga kudu memberikan kewenangan lebih luas bagi desa untuk mengatur dirinya sendiri.

“Keluhan desa selama ini adalah rekognisi dan subsidioritas rasanya mulai hilang. Jadi, contoh pak dulu berjuang agar kewenangan dan pemakuan terhadap desa ini bisa diberikan dengan maksimal. Tetapi, sekarang rasanya mulai sedikit-sedikit terjeramuk," ujar dia.

Dia mencontohkan kebijakan nan mengikat alokasi biaya desa, seperti tanggungjawab 20% untuk ketahanan pangan dan 15% untuk BLT, nan pada akhirnya membikin desa hanya mempunyai sekitar 20% kewenangan dalam mengelola anggarannya sendiri.

“Jadi, jika desa sebenarnya ini betul-betul maju, rumus pertama adalah berikan kewenangan desa untuk mengatur dirinya sendiri. Ini nan paling penting," ucap dia.

Selain kewenangan, Asri juga menyoroti ketertinggalan, kemiskinan, dan terbatasnya kesempatan bagi masyarakat desa untuk berkembang.

“Dulu waktu perjuangan lainnya undang-undang desa, seluruh organisasi desa mendorong biaya desa bisa 5% APBN. Tapi nyatanya sekarang, biaya desa kita hanya 1,9% dari APBN. Kalau bisa 5%, Pak. Kami percaya bahwa desa ini bisa lebih maju dan sejahtera,” ujar Asri.

Selain keterbatasan anggaran, persoalan serius nan dihadapi desa adalah maraknya kasus korupsi di tingkat pemerintahan desa.

“Data 2024, dari 1.280 kasus korupsi ada 592 kasus korupsi nan terjadi di desa. Ini menjadi PR kita semua, menjadi kritikan kita agar ada penataan desa nan jauh lebih baik ke depan,” ungkap Asri.

Sehingga melalui kesempatan ini, dia berambisi pembangunan desa ke depan jauh lebih bagus.

"Jika keberpihakan pemerintah betul-betul bisa terjadi. Akan jauh lebih bagus jika desa diberikan kewenangan nan jauh lebih maksimal ke depan," tandas dia.