Dinas Kpkp Dki Jakarta Tegaskan Tak Ada Iuran Untuk Bpjs Hewan

Jakarta, detikai.com --

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menegaskan tak ada iuran nan dipungut dalam program BPJS hewan.

"Kalau BPJS manusia kan ada iurannya, jika ini (BPJS hewan) tidak dikenakan iuran sama sekali," kata Hasudungan dalam keterangannya, Rabu (18/6).

Hasudungan juga menegaskan program BPJS hewan ini diperuntukkan bagi pemilik hewan nan taraf ekonominya kurang mampu. Caranya, dengan memberikan potongan nilai saat hewan peliharaannya memerlukan perawatan medis.

Ia menerangkan nantinya sistem subsidi tersebut bakal bertindak saat pemilik membawa hewannya untuk diperiksa ke Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).

"Kami hanya bakal memberikan subsidi alias potongan harga, terutama bagi Masyarakat Jakarta nan mempunyai hewan piaraan nan dari latar belakang ekonomi tidak mampu," ucap dia.

Kendati demikian, Hasudungan menyebut program BPJS hewan ini tetap dalam tahap perencanaan awal. Selain itu, kata dia, juga tetap memerlukan kajian komprehensif sebelum diimplementasikan.

Sebelumnya, personil Komisi C DPRD Jakarta Fraksi PDI-P Hardiyanto Kenneth mendorong wacana jasa BPJS hewan untuk pemilik nan kurang mampu.

"Tidak semua pemilik hewan berlatar belakang dari kalangan mampu. Kadang nan mereka rescue itu kucing liar dan anjing liar, biasanya mereka juga bakal merawatnya. Mereka adalah garda terdepan dalam support pada hewan domestik," tutur Kenneth.

Kata Kenneth, jasa BPJS hewan ini nantinya bakal terintegrasi dengan sistem identifikasi piaraan melalui microchip nan bermaksud untuk pendataan.

Ia berambisi Puskeswan Ragunan menjadi barometer pelayanan kesehatan hewan di Indonesia. Sebab, Puskeswan Ragunan dinilai telah mempunyai kemajuan pelayanan nan signifikan.

"Saya mau Puskeswan ini menjadi contoh nasional dan internasional. Ini tantangan buat Dr. Hasudungan untuk mewujudkan rumah sakit hewan nan berstandar internasional," ucap dia.

(dis/rds)

[Gambas:Video CNN]