Deret Pro Kontra Kebijakan Dedi Mulyadi Sejak Jadi Gubernur Jabar

Jakarta, detikai.com --

Sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menggulirkan beragam kebijakan nan menuai sorotan publik. Sebagian dianggap progresif, namun tak sedikit pula nan memicu polemik di masyarakat.

Berikut CNNIndonesia.com merangkum sejumlah kebijakan kontroversial politikus Gerindra yang menuai pro kontra:

1. Syarat Vasektomi untuk bansos

Dedi Mulyadi mengusulkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai syarat utama dalam pemberian support sosial (bansos). Ia menekankan bahwa laki-laki pun kudu berkedudukan dalam pengendalian kelahiran, salah satunya melalui vasektomi.

"Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi, sabab nu beukian mah salakina. Harus laki-lakinya. Kenapa kudu laki-laki? Karena misalnya kelak perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya alias lainnya," kata Dedi di Bandung, Senin (28/4).

Ia menyebut family miskin semestinya tidak terus-terusan dibantu tanpa ada upaya pengendalian kelahiran. Menurutnya, support seperti beasiswa, sambungan listrik, hingga support rumah tidak layak huni bakal disalurkan dengan syarat partisipasi aktif dalam program KB.

Kebijakan ini menuai penolakan keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat nan menyatakan bahwa vasektomi termasuk haram dalam pandangan Islam lantaran berkarakter tindakan pemandulan permanen.

"Tidak boleh bertentangan dengan syariat, pada intinya vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada tahun 2012," kata Ketua MUI Jawa Barat Rahmat Syafei, dalam buletin sebelumnya.

Menanggapi fatwa tersebut, Dedi mengatakan bahwa program KB tidak kudu melalui vasektomi dan tersedia beragam metode lain. Ia menekankan bahwa tujuan utamanya adalah pengentasan kemiskinan melalui pengendalian jumlah anak.

2. Siswa bandel dikirim ke barak militer

Dedi menerapkan kebijakan pengiriman siswa bermasalah ke barak militer milik TNI dan Polri untuk mengikuti training kedisiplinan nan dimulai sejak Jumat (2/5). Program ini menyasar siswa nan terlibat tawuran, kecanduan game, hingga mengonsumsi minuman keras.

"Banyak orang tua nan hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak pembimbing nan tidak punya kesanggupan menghadapi murid-muridnya," ujar Dedi di Kompleks Parlemen, Selasa (29/4).

Kebijakan ini menuai kritik tajam dari pegiat HAM. Imparsial menyebut langkah tersebut menyalahi kegunaan TNI dan berpotensi membahayakan anak-anak nan semestinya dilindungi dari kekerasan.

"Mengakarnya kultur kekerasan di tubuh TNI jelas-jelas menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya keliru tetapi juga berbahaya," kata Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro turut mengkritik bahwa pelibatan TNI untuk mendidik anak bukanlah kewenangan lembaga militer.

Tak hanya siswa, Dedi juga berencana menerapkan program serupa untuk orang dewasa nan dianggap kurang disiplin. Mereka bakal diarahkan pada training kerja di sektor pertanian, perikanan, dan proyek pembangunan daerah.

3. Larangan wisuda dan perpisahan sekolah

Pemprov Jawa Barat mengeluarkan larangan penyelenggaraan aktivitas wisuda dan perpisahan nan melibatkan pungutan biaya dari siswa. Larangan ini tertuang dalam SE Disdik Jabar Nomor 6685/PW.01/SEKRE.

Dedi menegaskan bahwa aktivitas semacam itu kerap membebani orang tua dan tak sejalan dengan prinsip pendidikan terjangkau. Ia apalagi sempat terlibat perdebatan dengan seorang siswi nan mengkritik larangan perpisahan di unggahan akun Youtube pribadinya.

"Tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan? Kenangan bagus itu saat proses belajar tiga tahun," ujarnya dalam akun YouTube pribadinya.

4. Larangan study tour

Tak hanya wisuda, Dedi juga melarang aktivitas study tour nan membebani ekonomi family siswa. Kebijakan ini tertuang dalam SE Gubernur Jabar Nomor 64 Tahun 2024.

Dedi apalagi mencopot seorang kepala sekolah SMK di Depok lantaran melanggar kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa pelarangan hanya bertindak untuk aktivitas nan berbiaya mahal, bukan semua corak study tour.

5. Pangkas biaya hibah pesantren

Pemprov Jawa Barat menghentikan sementara penyaluran biaya hibah kepada yayasan pendidikan, termasuk nan berbasis agama. Dedi menyebut adanya temuan penyelewengan dan penggunaan biaya nan tidak transparan.

"Saya tidak mau biaya hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu," tegasnya di Bandung, Rabu (23/4).

Dedi mengatakan bahwa kedepannya support bakal diberikan berasas program nan terukur, bukan kedekatan politik. Ia tetap berkomitmen membantu pembangunan madrasah jika info dan kebutuhannya jelas.

6. Pembongkaran Proyek Hibisc Fantasy di Puncak

Dedi menginstruksikan pembongkaran proyek Hibisc Fantasy di Puncak, Bogor, nan dikelola BUMD milik Pemprov Jabar. Langkah ini diambil lantaran proyek tersebut dinilai menyalahi izin pengelolaan lahan.

Hibisc Fantasy disebut mendapatkan izin mengelola lahan sekitar 4.800 meter persegi. Namun, nyatanya Hibisc Fantasy mencakup lahan hingga 15.000 meter persegi.

Dedi juga mengaku siap mencabut Perda Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 nan disebut menjadi penyebab banyaknya gedung berdiri di area hijau.

"Yang pertama kita bakal mencabut perda itu. Kemudian dikembalikan alam Jawa Barat seperti kondisi semula. Sesuai dengan aspek-aspek penata ruangan nan memadai nan memberikan keselamatan bagi warga," kata Dedi di Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/3).

Pembongkaran ini dilakukan setelah terjadinya tanah longsor hingga rusaknya akomodasi umum akibat banjir bandang di Cisarua, Bogor.

7. Buat Satgas Anti-premanisme hingga ditantang GRIB

Dedi Mulyadi juga langsung membentuk Satgas Anti Premanisme. Pembentuk itu pun, menimbulkan polemik dan kritikan. Salah satu nan mengkritik pembentukan Satgas Anti Premanisme ialah dari Ormas Grib Jaya, nan diketuai Hercules Rosario de Marshall.

Melalui kuasa hukumnya, Razman Nasution, ormas Grib Jaya mengultimatum Dedi Mulyadi. Ultimatum berisi agar Dedi tidak mengganggu aktivitas ormas nan dapat berpotensi menjadi konflik. Menanggapi ancaman itu, Dedi tak gentar. apa nan dilakukan semata-mata hanya untuk menjaga investasi.

"Kita ini pemerintah menjalankan tugas untuk menjaga investasi melangkah dengan baik, rakyat bisa bekerja, rakyat bisa sejahtera," kata Dedi.

Dedi mengatakan, dia siap dengan akibat apapun, untuk memberikan rasa kondusif kepada masyarakat Jawa Barat dan para investor. Bahkan Dedi mengaku tidak takut pada ancaman apapun itu.

"Saya tidak bakal pernah mendengarkan ancaman dari siapapun," ungkapnya.

(kay/dal)

[Gambas:Video CNN]