Demul Ungkap Alasan Gandeng Tni Di Jabar: Pemahaman Negara Asn Rendah

Jakarta, detikai.com --

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membeberkan argumen soal pendidikan bela negara bagi ASN Jabar dengan menggandeng TNI dan Polri. Salah satunya, dia menilai spirit bela negara di kalangan ASN saat ini relatif rendah.

"Gini deh sekarang di kalangan ASN aja, spirit pemahaman dan pemaknaan negara, secara utuh relatif sangat rendah ASN loh, coba lihat, gitu loh. Kemudian anak-anak sekolah, rendah banget hari ini," kata Dedi kepada wartawan, Rabu (2/4).

Karenanya, menurut Dedi, dirinya sebagai gubernur perlu melakukan sebuah terobosan untuk bisa membangun spirit alias kesadaran bela negara di kalangan ASN.

Dedi menerangkan kesadaran bela negara itu terbagi dua, ialah umum dan kultural. Kata dia, secara umum perihal itu bisa dilakukan lewat training hingga pendidikan.

"Kultural, apa nan saya lakukan hari ini, gunung enggak boleh ditebasin, sungai-sungai kudu dikeruk, bantaran sungai enggak boleh ada bangunan, ruang sawah kudu dibuka, pepohonan kudu ditanam, itu kan Bela Negara sebenarnya," tutur dia.

"Itu Bela Negara kultural nan sesungguhnya gitu, lantaran negara kita itu hutan, gunung, sawah, lautan, sudah jelas," imbuhnya.

Sebelumnya, Dedi bakal memberikan pendidikan bela negara bagi ASN Jabar dengan menggandeng TNI-Polri. Bela negara bagi ASN bakal dilakukan Juni 2025.

"Saya sudah minta ke Pak Sekda (Herman Suryatman) di bulan Juni kelak ASN ada pendidikan bela negara, dilatih sama tentara sama polisi," kata Dedi Mulyadi, dalam rilisnya, Kamis (27/3).

Dedi juga meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengumumkan ASN dengan keahlian terbaik dan terburuk setiap bulannya. Menurutnya perihal itu diperlukan sebagai corak motivasi kepada para ASN agar konsisten mempertahankan keahlian terbaiknya.

Selain itu, penilaian performa juga krusial sebagai corak penyelarasan antara tunjangan nan diterima dan keahlian nan ditampilkan para ASN.

"Nanti dalam setiap bulan kepala BKD mengumumkan ASN nan paling giat dan produktif, dan ASN nan kedul (malas) alias berkinerja kurang maksimal," kata Dedi.

"Umumkan, di setiap OPD kudu diumumkan," tegasnya.

Gandeng TNI bangun infrastruktur

Sebelumnya, Dedi meneken kerja sama dengan TNI Polri dalam pembangunan prasarana di Jawa Barat. Naskah perjanjian kerja sama ditandatangani Dedi dan Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak di Mabes TNI AD, Jakarta, Jumat (14/3).

Ada sembilan item kerja sama prasarana antara TNI dan Pemprov Jabar, mulai dari bangun jalan dan jembatan, pengelolaan sampah, training bela negara, hingga penanganan bencana.

Kerja sama itu diteken berbarengan dengan gelombang penolakan publik terhadap RUU TNI nan disahkan DPR. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin tak luput mengkritik kebijakan tersebut.

Menurut dia kerja sama nan melibatkan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) kudu ada landasan patokan nan jelas. Sementara, kerja sama tersebut sekarang belum dilandasi patokan apapun.

"Tugas perbantuan TNI dalam membantu pemerintahan wilayah kudu selektif dan disesuaikan dengan tingkat urgensinya," kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis nan diterima CNNIndonesia.com.

(dis/dal)

[Gambas:Video CNN]