Dedi Mulyadi Sentil Lucky Hakim: Bahagiakan Anak Tidak Perlu Ke Jepang

Jakarta, detikai.com --

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyinggung soal Bupati Indramayu Lucky Hakim nan pergi ke Jepang pada masa mudik Lebaran 2025 dengan mengatakan untuk membahagiakan anak tidak perlu ke Negeri Matahari Terbit itu.

Dedi menyebut Lucky Hakim telah dihubungi olehnya melalui pesan singkat dan juga jasa rapat zoom, tempat nan berkepentingan menjawab dan menyampaikan permohonan maaf lantaran pergi ke Jepang tanpa izin untuk memenuhi janji terhadap anak-anaknya.

"Saya jelaskan Pak Lucky bahwa hari ini saya dan dia adalah pejabat negara," kata Dedi di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Selasa.

Dedi Jabar melanjutkan, "Jadi lantaran pejabat negara, terikat oleh peraturan negara. Walaupun itu kemauan anak-anak, kewenangan orang tua untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Akan tetapi, 'kan senang tidak mesti di Jepang."

Atas perihal tersebut, Dedi menyarankan secara pribadi bahwa anak pejabat, terlebih sebagai ketua daerah, merasa senang kudu di kabupaten alias kotanya, termasuk jika mau melakukan rekreasi.

"Kalau mengatakan bahwa oh kotanya tidak seimbang Jepang, bikin dong seimbang Jepang. Kotanya tidak seindah Labuan Bajo misalnya, ya bikin seindah Labuan Bajo lantaran 'kan itu tugas pemimpin," ujar Dedi.

Hal tersebut, kata Dedi, krusial lantaran ke depan dia bercita-cita pejabat wilayah bisa menciptakan tempat-tempat di Jawa Barat menjadi indah.

"Dia rekreasinya di wilayah kerjanya masing-masing, gituloh. Ini angan saya lantaran walaupun keluarganya asalnya family artis, misalnya, 'kan hari ini sudah menjadi pejabat publik jadi kudu terikat dengan budaya," katanya.

Misalnya, lanjut Dedi, apa sih nan perlu dibenahi di Indramayu selain infrastruktur, adalah penyapu koin di jalan arteri pantura, dan ini kudu dicari rumusan gimana agar masyarakat berakhir dari aktivitas rawan tersebut.

"Kenapa? Karena berulang. Ketika dibubarkan, ada lagi. Artinya dia kudu ada pekerjaan. Kira-kira pekerjaan apa sih di situ nan bakal membikin mereka tidak nyapu koin lagi," ucapnya.

Dedi lantas berkata, "'Kan ini kudu dirumuskan lantaran itu sesuatu nan menurut saya kebudayaan, tetapi tidak ada unsur edukasi nan kudu segera dibenarkan."

Terkait dengan masalah liburan Lucky Hakim, dia menegaskan bahwa libur pejabat negara sudah ada surat petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri nan kudu dipatuhi.

Untuk proses selanjutnya dari persoalan Lucky Hakim, kata dia, adalah kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri dalam penegakan peraturan tersebut. Dengan demikian, pihaknya bakal bersikap menunggu hasil pemeriksaan kementerian, termasuk soal sanksi.

"Ini pemeriksaan oleh Kemendagri. Ini warning. Saya pikir enggak bakal ada nan berani lagi jika dengan ini," ujarnya.

Diakuinya memang agak berat, misalnya diberhentikan selama 3 bulan, dan selama itu dijabat oleh wakilnya. Setelah itu, kembali lagi.

"Itu sanksinya maksimal ya, mudah-mudahan tidak ya. Kami serahkan kepada Pak Mendagri," tutur Dedi.

Sementara itu, Bupati Indramayu Lucky Hakim memberikan penjelasan mengenai dengan polemik perjalanannya ke Jepang nan belakangan menjadi perhatian publik, terutama berangkaian dengan patokan perjalanan kepala wilayah pada hari kerja.

Dijelaskan oleh Lucky Hakim bahwa rencana keberangkatan ke Jepang berbareng family sudah direncanakan sejak lama, apalagi saat masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Selama kampanye saya jarang di rumah. Oleh lantaran itu, saya berjanji kepada keluarga, khususnya anak-anak, untuk membujuk mereka liburan setelah pilkada," ujarnya di Pendopo Bupati Indramayu, Jabar, Selasa.

Menurut Lucky, tiket perjalanan telah dibeli sejak Desember 2024 dengan agenda keberangkatan pada tanggal 2 April dan rencana kepulangan pada tanggal 11 April 2025.

Namun, lantaran adanya hari kerja pada tanggal 8-10 April 2025, dia sempat mengusulkan izin melalui staf.

Permohonan izin tersebut, kata Lucky, tidak dapat diproses lantaran waktu pengajuannya dinilai kurang dari 14 hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan.

Lucky mengatakan bahwa keputusan memajukan kepulangan sebagai corak tanggung jawab agar tidak meninggalkan tugas sebagai kepala wilayah pada hari kerja.

Ia menilai langkah tersebut sesuai dengan semangat patokan nan berlaku, serta mengaku baru mengetahui adanya surat info tentang pembatasan perjalanan selama masa libur Lebaran ketika sudah berada di Jepang lantaran belum sempat membaca seluruh arsip nan masuk.

"Mungkin saya kurang teliti. Banyak surat masuk setiap hari dan saya belum sempat membaca semuanya," katanya.

Selama berada di luar negeri, Lucky mengaku tetap berkomunikasi secara intens dengan Wakil Bupati Indramayu untuk memastikan pelayanan pemerintahan tetap melangkah normal.

(antara/gil)

[Gambas:Video CNN]