Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal Ke Barak, Komisi X: Tak Semua Problem Harus Diselesaikan Tentara

detikai.com, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti soal rencana pengiriman siswa bermasalah ke barak militer nan menjadi program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menilai, perlu pertimbangan mendalam karena menurutnya mengatasi problem anak bermasalah tidak serta merta bisa diselesaikan melalui jalur pendidikan militer.

"Tidak semua problem kudu diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," ujar Bonnie dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025). 

Diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana untuk 'menyekolahkan' siswa bermasalah agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025. Pria nan disapa Demul ini menyebut rencana itu merupakan bagian dari pendidikan karakter siswa nan bakal berjalan selama enam bulan. Khususnya bagi anak-anak nan kerap terlibat kenakalan remaja seperti tawuran alias geng motor.

Disebutkan Dedi Mulyadi, tiap siswa bakal mengikuti program itu di sekitar 30 hingga 40 barak unik nan telah disiapkan oleh TNI. Program ini bakal dijalankan dengan prioritas pada siswa nan susah dibina alias terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal. 

Bonnie menilai, penguatan karakter siswa khususnya siswa bermasalah bukan dengan langkah dididik secara militer.

"Penguatan karakter bukan selalu berfaedah mendidik siswa bermasalah dengan langkah militeristik. Penanganan siswa bermasalah kudu dipahami secara holistik dengan menelaah keluarga, lingkungan pergaulan dan aktivitas di sekolah," jelasnya.

Meskipun Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memastikan bahwa siswa alias anak bermasalah dikirim ke barak militer tetap melalui persetujuan orang tua, namun dia menilai rencana ini dinilai kurang tepat karena dalam menangani anak bermasalah diperlukan pendekatan psikologis.

"Melibatkan psikolog dan psikiater untuk menangani siswa bermasalah jauh lebih tepat daripada mengirim mereka ke barak militer," sebut Bonnie. 

Lebih lanjut, Anggota Komisi Pendidikan DPR ini menilai, pemerintah wilayah mulai dari kabupaten/kota sampai provinsi semestinya dapat memastikan keberadaan pembimbing konseling di setiap sekolah nan terlatih dalam mengatasi siswa bermasalah. Selain itu, Bonnie menilai, pendekatan bagi anak-anak bermasalah dapat dilakukan dengan penyediaan sarana di sekolah nan dapat menyalurkan talenta dan minat mereka.

“Penyediaan akomodasi olahraga dan kesenian juga semestinya bisa dilakukan pemerintah agar siswa-siswa bermasalah bisa menyalurkan daya dan kreavitasnya,” ungkap Legislator dari Dapil Banten I itu.  

"Sehingga menghindarkan mereka dari tindakan-tindakan nan mengarah pada kejahatan alias kenakalan remaja lainnya, seperti tawuran dan narkoba," imbuh Bonnie.

Bonnie memandang, mengirimkan anak bermasalah ke barak militer untuk dididik dengan tegas bukan satu-satunya langkah menyelesaikan masalah kedisiplinan remaja. Terlebih bagi anak dengan latar belakang sosial nan beragam. 

"Cara instan menyelesaikan problem kenakalan remaja tidak bakal bisa menyelesaikan masalah hingga ke dasarnya, nan seringkali berakar ke problem sosial," terangnya.

Bonnie mengingatkan, setiap anak bermasalah mempunyai karakter nan berbeda. Termasuk latar belakang nan menyebabkan perilaku mereka menjadi bermasalah.

“Menangani anak-anak bermasalah memerlukan pendekatan nan berbeda terhadap masing-masing dari mereka. Karena penyebab mereka bermasalah juga tak sama. Bisa jadi lantaran inner child mereka, kekurangan perhatian, alias akibat lingkungan maupun hanya sekadar ikut-ikutan,” papar Bonnie.

Bonnie juga membujuk para pemangku kepentingan untuk memerhatikan kebutuhan asasi dari anak didik, nan berkuasa mendapatkan pengarahan dari tenaga pengajar. Termasuk agar setiap stakeholder memahami kegunaan maupun tupoksinya masing-masing.

"Sebaiknya jangan sampai merepotkan tentara nan sedang bekerja menjaga NKRI dari potensi ancaman nan datang dari luar ke negeri kita dengan menambah-nambahi beban kerja nan tak relevan,” tutup Bonnie.