Dedi Mulyadi Akan Buat Pergub Atur Pendidikan Di Barak Militer

Jakarta, detikai.com --

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan membikin peraturan gubernur (pergub) nan mengatur soal pendidikan siswa bermasalah di barak militer.

Ia menjelaskan pendidikan di barak militer baru sebatas diatur dalam surat edaran.

"Sudah ada surat info nan disampaikan ke bupati, wali kota di seluruh Jawa Barat. Surat info gubernur sudah ada...setelah ini bakal kuatkan dengan Pergub," kata Dedi di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5).

Dedi juga menjelaskan argumen mencanangkan program pendidikan di barak militer.

Ia menyebut banyak anak-anak di Jawa Barat nan tidur larut lantaran waktu dihabiskan untuk main game online. Pola itu berakibat kepada anak-anak menjadi tidak sekolah.

Ada juga kejadian tawuran nan menyebabkan korban luka dan meninggal dunia.

"Kemudian nan berikutnya adalah Beredarnya obat-obat nan tidak layak dikonsumsi dari sisi kesehatan, nan dijual secara terbuka sebenarnya berbobot di bawah Rp10 ribu dengan 3 butir," kata Dedi.

"Serta minuman-minuman nan beredar secara luas nan bisa diakses oleh anak-anak SMP, ini adalah problem nan kudu segera diselesaikan," imbuh dia.

Ia mengatakan masalah-masalah di atas tidak bisa diselesaikan di sekolah dan keluarga, sehingga perlu solusi dengan pendidikan kedisiplinan.

"Maka kudu ada upaya jangka pendek nan bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa Dalam kaedah bahasa saya adalah pendidikan bela negara dengan penguatan pendidikan berkarakter. Maka kami menggandeng lembaga TNI," ujarnya.

Ia mengatakan di barak militer, sekarang anak-anak diharuskan tidur maksimal pukul 22.00 WIB. Bagi nan berakidah islam, diharuskan bangun untuk menunaikan salat subuh. Mereka juga mendapat pengarahan dari pembimbing agama.

"Setelah itu mereka sarapan pagi, setelah sarapan pagi mereka berolahraga. Setelah mereka berolahraga mereka langsung mengikuti ruang kelas pembelajaran sebagaiamana dia didapatkan di sekolah," kata Dedi.

Berdasarkan konsultasi dengan Menteri HAM Natalius Pigai, dia menyebut tidak ada pelanggaran kewenangan anak nan dilakukan di barak militer,

"Jadi model itu nan kami kembangkan dan kami tadi konsultasikan bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran nan dilakukan terhadap hak-hak anak sendiri," katanya.

(yoa/isn)

[Gambas:Video CNN]