China Ancam Negara Yang Negosiasi Tarif Trump, Begini Tanggapan Pemerintah

Jakarta -

Kementerian Perdagangan RI buka bunyi mengenai adanya peringatan ancaman dari China kepada negara-negara nan tengah melakukan negosiasi kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donal Trump nan berpotensi merugikan kepentingannya. Bahkan China menyatakan bakal melakukan tindakan jawaban kepada negara-negara tersebut jika dinilai merugikannya.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan Pemerintah Indonesia bakal tetap menjalankan aktivitas perdagangan dengan mitra-mitra lainnya seperti seperti dengan AS dan China di tengah memanasnya perang jual beli kedua negara tersebut.

"Kita tetap melakukan aktivitas perdagangan dengan mitra-mitra kita lainnya seperti biasa nan kita lakukan. Jadi kita tidak melakukan tindakan balasan," kata Djatmiko di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Terkait ancaman jawaban dari China kepada negara nan melakukan negosiasi dengan AS jika dinilai merugikan China, Djatmiko percaya Indonesia dan China sama-sama menjunjung tinggi prinsip perdagangan multilateral dan menghormati kewenangan serta tanggungjawab masing-masing negara dalam hubungan jual beli internasional.

"Terkait dengan pemerintah China, saya rasa Indonesia dan China juga kita sama-sama menjunjung tinggi prinsip-prinsip perdagangan multilateral dan kita saling menghormati kewenangan dan tanggungjawab masing-masing," katanya.

"Jadi saya tidak bisa memperkirakan apa nan bakal terjadi ke depan, nan pasti Indonesia bakal tetap memastikan bahwa aktivitas perdagangan dengan mitra jual beli kita tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya," tambahnya.

Djatmiko menambahkan, jika ada rumor mengenai perihal tersebut di lapangan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan rumor tersebut melalui jalur diplomasi.

"Kalaupun ada rumor di lapangan, selalu bakal kita selesaikan di forum diplomasi," katanya.

Sebelumnya, China menakut-nakuti dan bakal melakukan tindakan jawaban kepada negara-negara nan tengah melakukan negosiasi mengenai kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump nan berpotensi merugikan kepentingannya. Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan China merespon rencana Presiden AS Donald Trump nan bakal menggunakan negosiasi tarif untuk menekan mitra jual beli AS agar membatasi hubungan mereka dengan Tiongkok.

"Tiongkok dengan tegas menentang pihak mana pun nan mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan Tiongkok. Jika perihal itu terjadi, Tiongkok tidak bakal menerimanya dan bakal mengambil tindakan jawaban secara tegas dan sepadan," kata Kementerian Perdagangan Tiongkok dikutip CNBC, Senin (21/4/2025).

Kementerian Perdagangan China mengatakan AS telah melakukan penyalahgunaan kebijakan tarif terhadap semua mitra dagangnya dengan dalih kesetaraan, namun memaksa semua pihak memulai negosiasi tarif resiprokal dengan mereka. Menurutnya, jika tren ini terus berlanjut, perdagangan internasional bakal kembali pada norma rimba.

Pernyataan itu juga menggambarkan Tiongkok sebagai pihak nan bersedia bekerja sama dengan semua negara dan memihak keadilan dan kejujuran internasional.

Sebagai bagian dari sikap nan lebih tegas bulan ini, Tiongkok membalas tarif AS dengan memberlakukan tarif 125% terhadap impor barang-barang asal Amerika. Beijing juga membatasi ekspor mineral krusial dan memasukkan beberapa, terutama perusahaan AS nan lebih kecil, ke dalam daftar hitam nan membatasi kerja sama mereka dengan perusahaan Tiongkok.

Presiden Tiongkok Xi Jinping minggu lampau mengunjungi Vietnam, Malaysia, dan Kamboja dalam perjalanan luar negerinya nan pertama di tahun 2025. Dalam pernyataan resmi usai pertemuan dengan para pemimpin ketiga negara tersebut, Xi menyerukan kerja sama untuk menentang tarif dan penindasan sepihak.

Sejak Trump pertama kali memberlakukan tarif terhadap Tiongkok pada masa kedudukan pertamanya, negara Asia tersebut meningkatkan perdagangan dengan Asia Tenggara, nan sekarang menjadi mitra jual beli regional terbesar Tiongkok. Meski begitu, AS tetap menjadi mitra jual beli terbesar Tiongkok secara negara tunggal.

Pekan lalu, Kementerian Perdagangan Tiongkok mengganti kepala negosiator perdagangan internasionalnya dengan Li Chenggang, nan sekarang juga menjabat sebagai wakil menteri dan sebelumnya merupakan duta besar Tiongkok untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Tiongkok juga telah mengusulkan gugatan terhadap AS di WTO mengenai kenaikan tarif terbaru nan diberlakukan oleh Trump.

(rrd/rrd)