Cak Imin Dorong Pemerintah, Pengusaha, Buruh Duduk Bareng Cegah Phk

Jakarta, detikai.com --

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah, buruh, dan pengusaha untuk duduk bareng demi mencegah gelombang PHK di Indonesia.

Cak Imin, sapaan akrabnya, menilai langkah itu perlu dilakukan agar pemerintah tidak mengambil kebijakan nan berkarakter tambal sulam dalam menangani kejadian PHK.

"Harus dilakukan langkah-langkah nan tidak tambal sulam. Harus ada penanganan utuh terutama menghindari PHK. Jadi mari kita duduk berbareng para pengusaha para pemerintah para pekerja mari kita tangani bareng-bareng," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (3/5).

Di sisi lain, Cak Imin menilai kejadian PHK susah untuk diatasi jika pemerintah tidak memperbaiki tata kelola ekonomi. Terutama mengatasi aspek nan menghalang pertumbuhan ekonomi.

Ia menilai pemerintah kudu memperbaiki ekonomi dengan meningkatkan kepercayaan publik serta penanammodal melalui penegakan norma nan adil.

"Tidak mungkin bisa mengatasi tanpa ada perubahan perbaikan tata kelola. Kayak cost ekonomi nan tetap tinggi itu membahayakan," ujar dia.

"Ada ormas nan mengganggu bumi upaya itu juga membahayakan lantaran itu law enforcement kepercayaan, trust dibangun terus menerus," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bakal membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional hingga satuan tugas (Satgas) PHK untuk menjamin kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Ia mengumumkan keputusan ini saat menghadiri peringatan hari pekerja sedunia alias May Day 2025. Prabowo menjelaskan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional bakal beranggotakan ketua organisasi pekerja di Indonesia.

"Saudara-saudara, saya mau memberi bingkisan kepada kaum pekerja pada hari ini," ujar Prabowo di area Monas, Jakarta, Kamis (1/5).

"Saya bakal membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional nan bakal terdiri dari semua tokoh-tokoh ketua pekerja seluruh Indonesia," sambungnya.

Prabowo mengatakan tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional bakal menyalurkan aspirasi hingga masukan dari kalangan pekerja langsung kepada presiden, serta menyampaikan pandangan mengenai izin pemerintah.

(mab/dmi)

[Gambas:Video CNN]