Bulog Buka Suara Soal Temuan Beras Impor Berkutu

Jakarta -

Perum Bulog menanggapi mengenai temuan beras impor berkutu di penyimpanan Bulog. Hal tersebut ditemukan oleh Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto.

Direktur Supply Chain Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengaku beras sebagai komoditas pangan berpotensi serangan (benih)penyakit selama penyimpanan, termasuk kutu.

"Beras sebagai komoditas pangan berpotensi terkena serangan (benih)penyakit selama penyimpanan. Apalagi beras ini sebagai persediaan pangan pemerintah yg disimpan dalam waktu yg relatif lama," kata Suyamto kepada detikaicom, Minggu (16/3/2025).

Untuk mengatasi perihal tersebut, Suyamto menyebut Bulog telah menerapkan konsep Pengelolaan Hama Gudang Terpadu (PHGT). Suyamto menjelaskan penyimpanan melakukan pengawasan kualitas dan serangan (benih)penyakit secara rutin.

"Tindakan perawatan kualitas juga kita lakukan andaikan terjadi serangan (benih)penyakit dengan spraying (penyemprotan) dan fumigasi untuk memastikan beras nan dikeluarkan dari penyimpanan bebas dari (benih)penyakit (kutu)," jelas Suyamto.

Sebelumnya, Temuan beras berkutu diungkap Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto saat melakukan kunjungan ke Yogyakarta. Kunjungan ini dilakukan saat masa reses DPR beberapa waktu lalu. Titiek menyebut, beras itu merupakan stok impor nan dilakukan tahun lalu.

"Pada reses lalu, pada kunjungan kerja nan lalu, saya memimpin tim ke Jogja, dan kami meninjau Gudang Bulog. Di situ kami menemukan tetap banyak beras sisa impor nan lampau di dalam penyimpanan Bulog nan sudah banyak kutunya," kata Titiek Soeharto dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian, Selasa (11/3/2025).

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap laporan dari Perum Bulog mengenai temuan beras impor berkutu.

Berdasarkan laporan itu, Amran menyebut jumlahnya sebanyak 100 ribu sampai 300 ribu ton di seluruh Indonesia. Amran bakal menghubungi Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya untuk menindaklanjuti masalah tersebut.

"Bulog melaporkan memang ada 100 ribu sampai 300 ribu (ton) di seluruh Indonesia dari 2 juta (ton beras). Ini sudah masuk list, termasuk di Jogja. Kami bakal minta lagi untuk dipercepat di Jogja. Minta maaf Bu Ketua," kata Amran dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (11/3/2025).

(kil/kil)