Bukan Libur, Pemerintah Tetap Akan Berlakukan Pembelajaran Di Bulan Ramadan

detikai.com, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah alias Mendikdasmen Abdul Mu'ti membantah pemerintah bakal memberlakukan kebijakan libur sekolah selama bulan Ramadan. Dia menjelaskan kebijakan nan bakal diterapkan yakni, pembelajaran di bulan Ramadan.

"Jadi libur Ramadan itu, bahasanya bukan libur Ramadan ya. Karena ada nan nulis libur Ramadan. Bahasanya pembelajaran di bulan Ramadan," ujar Mu'ti kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Jangan pakai kata libur. Tidak ada pernyataan libur Ramadan. Pembelajaran di bulan Ramadan. Kata kuncinya bukan libur Ramadan tapi pembelajaran di bulan ramadan. Gitu ya," sambungnya.

Mu'ti belum mau menjelaskan secara rinci soal skema pembelajaran di bulan Ramadan tersebut apakah bakal dilakukan di rumah alias tidak. Dia meminta semua pihak menunggu Surat Edaran (SE) berbareng mengenai kebijakan ini.

"Nanti tunggu aja. Tunggu sampai SE keluar. Ya tunggu sampai itu keluar," ucap Mu'ti.

Mu'ti menyampaikan kebijakan soal pembelajaran di bulan Ramadan ini sudah dibahas dan disepakati oleh lintas kementerian. Dia mengaku bakal melapor ke Presiden Prabowo Subianto, sebelum mengeluarkan SE mengenai pembelajaran di bulan Ramadan.

"Nah itu sudah kita telaah berbareng Menko PMK, Menag, dan Mendagri, kemudian saya dan KSP. Sudah kita telaah lintas kementerian. Sudah ada kesepakatan bersama. Tinggal tunggu saja terbit surat info bersama," tutup Abdul Mu'ti.

Sebelumnya, wwacana libur sekolah selama bulan Ramadan tengah menjadi pembicaraan publik. Wacana tersebut pun turut menjadi perhatian Menteri Koordinator bagian Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar namalain Cak Imin.

Dalam rangka bulan Ramadan dan menyambut libur Lebaran, Prime Video siap datang dengan beragam tayangan sesuai mood Anda. Mulai dari bernostalgia berbareng Petualangan Sherina 2 hingga berdebar-debar dalam kisah romantis di Daisy Jones & The Six, tayan...

Cak Imin mengatakan, rencana libur sekolah selama Ramadan telah didiskusikan berbareng ustad alias pemuka kepercayaan Islam dan pengelola pendidikan. Hasil dari obrolan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rencana libur sekolah selama Ramadhan.

"Libur Ramadan itu tidak produktif, sehingga jika toh kelak pemerintah mengambil langkah libur, itu kudu diantisipasi agar produktif," ujar Cak Imin usai mengikuti aktivitas di wilayah Mojokerto, Kamis 16 Januari 2025.

Dia memprakirakan, wacana libur sekolah selama Ramadhan tidak dilaksanakan pada tahun ini. Namun dirinya belum mendapatkan info lebih lanjut mengenai rencana tersebut.

"Tapi kelihatannya sih tidak libur ya, tidak libur," ucap Ketua Umum PKB tersebut.

Saat disinggung soal pertimbangan selama Ramadhan sekolah tidak diliburkan, Cak Imin menyebut, suasana rehat nan panjang membikin anak didik kurang produktif.

"Karena puasa libur (sekolah) itu membikin ada suasana rehat nan panjang, sehingga tidak produktif," kata dia.

Cak Imin mengungkapkan, libur panjang selama Ramadhan sempat menjadi kontroversi, meski pernah diuji coba pada era Orde Baru dan Reformasi.

"Kesimpulan saya, libur Ramadhan itu ndak efektif," ujar Menko Muhaimin Iskandar menandaskan.

Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad Alaydus merespons wacana libur selama ramadan sebulan penuh. Dia meminta Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) duduk berbareng membahas rencana tersebut.

Menurut dia, rencana libur selama ramadan sebulan penuh merupakan perihal nan baik, jika ditujukan guna memberikan kesempatan para siswa untuk menjalankan ibadah dengan optimal sehingga dapat meningkatan sisi spritualitas mereka

"Tujuan libur selama ramadan sangat baik. Para siswa kita bisa konsentrasi ibadah dan belajar agama. Kami mendukung rencana itu," kata Habib Syarief dalam keterangannya, Sabtu 4 Januari 2025.

Menurut dia, rencana libur selama amadan itu kudu dimatangkan, lantaran tinggal dua bulan lagi. Kemenag dan Kemendikdasmen kudu duduk berbareng membahas rencana tersebut, sehingga program tersebut bisa terlaksana dengan baik.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada format nan jelas dan perincian mengenai libur selama ramadan. Masih banyak pertanyaan nan muncul.

"Pertanyaan-pertanyaan itu nan kudu dijawab, sehingga sekolah dan orang tua siswa tidak bingung dan bertanya-tanya lagi," ucap Habib Syarief.

Sebab, kata dia, jika aktivitas selama ramadan diserahkan penuh kepada orang tua, maka meraka bakal kesulitan mengaturnya. Apalagi jika kedua orang tua sama-sama bekerja. Bahkan, walaupun salah satu orang tua tidak bekerja, mereka tetap bakal kesulitan.

Kalau anak-anak mengisi liburan ramadan hanya di rumah, maka mereka bakal sigap bosan. Orang tua pun bakal kesulitan dan dikhawatirkan anak-anak bakal semakin sering bermain gawai di rumah.

"Ini kudu segera dirumuskan, sehingga sekolah dan madrasah bisa bersiap menyambut Ramadhan dan menyusun aktivitas nan bakal dilaksanakan," jelas Habib Syarief.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) merespons soal wacana pemerintah nan mau ada libur sekolah selama bulan Ramadan. Disebut perihal ini perlu kajian nan mendalam.

"Harus dikaji secara holistik, jika libur ini hanya mengakomodir siswa berakidah Islam, gimana siswa non muslim? Jika mereka libur, mereka tidak mendapat jasa pembelajaran. Jika mereka tetap sekolah, ini juga mendiskriminasi jasa belajar siswa muslim nan libur," kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, dalam keterangannya, Sabtu 4 Januari 2025.

Dia juga melihat, jika wacana ini terjadi, maka terjadi kekhawatirakn di pembimbing sekolah maupun madrasah swasta lantaran penghasilan mereka bakal berkurang signifikan jika siswa libur sebulan penuh, lantaran orang tua pun keberatan bayar iuran SPP lantaran anaknya libur sekolah.

"Guru-guru swasta di wilayah khawatir, jika liburnya full selama puasa, kelak yayasan bakal memotong gajinya signifikan. Padahal kebutuhan shopping saat bulan puasa ditambah idul fitri family meningkat," ungkap Satriwan.

Selain itu, dia juga memandang setiap ramadan jam belajar memang berkurang alias mendapatkan penyesuaian. Jadi sebenarnya bisa tetap masuk sekolah, namun agenda pembelajaran dimodifikasi, diatur ulang, lampau dikombinasikan dengan aktivitas sekolah bernuasa pendidikan nilai kerohanian.

"Misal saja, dengan mengurangi jam pelajaran di SMA/MA/SMK dari 45 menjadi 30-35 menit. Kemudian mengubah jam masuk sekolah lebih siang dan lebih sigap pulang. Atau juga belajar aktif hanya dua minggu pada pertengahan ramadan. Sisanya sekolah mengadakan program pesantren pamadan. Jadi opsinya ada banyak," jelas Satriwan.

Menurut dia, ramadan bisa jadi momentum siswa dan pembimbing meningkatkan literasi, baik literasi kepercayaan seperti membaca dan mempelajari kitab suci, sejarah Islam, kajian karakter tokoh, alias literasi umum.