Bpom Soal Aturan Influencer Review Skincare-kosmetik, Ini Yang Bakal Diperketat

Jakarta -

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) bakal mengesahkan izin baru mengenai review produk kosmetik, menyusul kegaduhan nan terjadi di media sosial. Aturan tersebut juga dilatarbelakangi keluhan konsumen nan kerap mendapatkan konten produk overclaim, juga menyesatkan.

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar meminta influencer bisa lebih bijak dalam bermedia sosial. Utamanya, selalu memastikan konten nan dipublikasikan mengenai kosmetik, obat, sampai makanan, sesuai dengan regulasi.

"Kami memahami bahwa media sosial mempunyai peran besar dalam membentuk opini publik, oleh lantaran itu, krusial bagi kami untuk memastikan bahwa info nan disampaikan melalui platform ini telah sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan nan ditetapkan," beber Taruna dalam keterangan tertulis nan diterima detikaicom Kamis (14/2/2025).

Beberapa izin nan bakal diatur dalam me-review alias mengulas produk di antaranya:

• Mencantumkan sumber resmi dalam konten review
• Dilarang menyebarkan klaim berlebihan alias tidak berbasis fakta
• Mengikuti sistem verifikasi info sebelum mengunggah konten.

BPOM mengumpulkan sejumlah influencer nan juga pemilik alias owner skincare dan kosmetik untuk ikut menyampaikan pendapat izin review.

Aktris sekaligus pengusaha kosmetik Luna Maya menilai perlu ada izin nan juga mengutamakan kosmetik lokal, di tengah gempuran produk impor.

"Saat ini, kita dibanjiri produk kosmetik impor. Kita butuh izin nan memihak industri lokal, termasuk perlindungan terhadap produk dalam negeri. Selain itu, maraknya pemalsuan produk juga sangat merugikan kami. Saya berambisi ke depan bahan baku kosmetik bisa diproduksi di dalam negeri, lantaran saat ini nyaris semuanya tetap impor," kata dia.

Dalam kesempatan nan sama, influencer kecantikan Tasya Farasya mengaku tidak masalah dengan adanya izin mengulas produk kosmetik, selama tidak membatasi kebebasan beranggapan publik.

"Saya setuju, Pak. BPOM kudu berkawan dengan influencer dan pelaku usaha. Regulasi mengenai reviu produk obat dan makanan, termasuk kosmetik, memang perlu ada, tapi semoga kebijakan BPOM tidak membatasi ruang berpendapat, selama tetap sesuai dengan aturan," tegas Tasya.

(naf/kna)