Bos Bappenas Yakin Ekonomi Ri Bangkit, Punya Pengalaman Lewati Kemiskinan Ekstrem

Jakarta -

Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menyoroti mengenai kondisi perekonomian Indonesia nan saat ini tengah menghadapi tantangan cukup serius. Namun, dia menyakini Indonesia dapat keluar dari masalah tersebut dengan beragam program nan ada.

Dia mengatakan, perihal tersebut juga pernah dialami Indonesia pada beberapa puluh tahun lalu.Ia mengungkapkan Indonesia pernah menghadapi kemiskinan ekstrem pada era 1970-an, di mana lebih dari 70% masyarakat hidup dalam kondisi miskin, di mana tidak hanya masyarakat desa nan tidak bisa makan dengan layak, tapi juga di kota.

Lanjutanya, pada era 1970-1990 kondisi tersebut bisa terlewati dengan nomor pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

"Yang tidak hanya orang kota tidak bisa makan telur, tapi tidak bisa makan nasi juga. Namun demikian, dalam kerangka jangka waktu antara tahun 70-an sampai tahun 90-an, kita pernah mengalami pertumbuhan nan tinggi dengan beragam kebijakan nan dikeluarkan," katanya dalam RDP dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (18/3/2025).

Dengan pengalaman tersebut, Rachmat optimis sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025, di atas 5 persen alias sebesar 5,3 persen. Hal ini bisa dilalui dengan beragam program pengembangan hilirisasi dan industrialisasi padat karya, transformasi digital, mewujudkan ketahanan pangan, mewujudkan ketahanan energi, mewujudkan ketahanan air, pembangunan 3 juta rumah.

Ia mengatakan, untuk mendukung ketahanan pangan, perlu adanya intervensi melalui pengembangan area sentra produksi pangan, lumbung pangan di beberapa wilayah Sumatera, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan.

"Dalam program tersebut mencakup beragam inisiatif seperti pengembangan lumbung pangan nan terintegrasi dengan pendekatan geospasial, pengembangan pangan hewani termasuk produk unggas dan susu sapi, penguatan pangan lokal dan nabati dengan konsentrasi pada produk berbasis garipan lokal pengembangan varitas pada fortifikasi dan biofortifikasi untuk meningkatkan kandungan gizi dalam produk beras," katanya.

Racmat menambahkan, untuk memastikan keberlanjutan program ini, pemerintah bakal menyiapkan rancangan berupa Peraturan Presiden nan mengatur pengembangan area ketahanan pangan dan kebijakan nan mengenai penanammodal pertanian. Diharapkan melalui strategi ini Indonesia bisa mencapai ketahanan pangan nan lebih kuat dan meningkatkan kesejahteraan petani serta menciptakan pertumbuhan ekonomi nan inklusif dan berkelanjutan.

"Jadi tidak ada argumen bagi negara seperti Indonesia untuk terjebak di dalam seperti middle income trap. Bahwa ada caranya, mari kita carikan jalan sama-sama. Saya juga tidak mau ini seperti utopia. Seperti arah nan tidak ada jalannya. Karena ini semua ada jalannya," katanya.

(acd/acd)